KASONGAN–Dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab)
Katingan diingatkan harus berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan
Pemerintah Daerah. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan
Nanang Suriansyah kepada Kalteng Pos, Rabu (9/10).
Menurut Nanang, secara aturan
sudah jelas tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan di luar persetujuan
bersama. Bahkan, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika berkunjung
ke Kabupaten Katingan, pernah mengingatkan jangan sampai ada kegiatan yang
sifatnya di luar perencanaan atau persetujuan bersama antar eksekutif maupun
legislatif.
“Jadi kami harapkan hal ini
mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Jangan membuat
program atau kegiatan di luar persetujuan bersama,†tegasnya.
DPRD Kabupaten Katingan, ujar
Politikus Partai Golkar ini, mengaku akan terus memantau berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh Pemkab Katingan. Bahkan menjelang akhir tahun nanti, mereka
(DPRD, red) juga akan turun untuk melihat secara langsung hasil pembangunan
yang telah dilakukan di tahun anggaran 2019 ini.
“Kami ingin program atau
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul menyentuh kepentingan
masyarakat. Jangan membuat program atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya
untuk kepentingan masyarakat banyak,†katanya.(eri/ila)