BUNTOK, PROKALTENG.CO – Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat tentang belum maksimalnya pembangunan infrastrutur, baik di perkotaan dan di pedesaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ani Mahrita mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) Barito Selatan (Barsel) untuk memperketat pengawasan proyek infrastruktur di tahun 2021 ini.
”Ditahun 2021, ini sangat diharapkan pihak teknis untuk serius dalam memperketat pengawasan proyek,” katanya kepada Prokalteng.co, Kamis (6/5).
Menurutnya dalam pemberian pekerjaan, pihak teknis harus lihat Spesifikasi serta kemampuan pihak ketiga dalam bekerja. Pasalnya apabila hal itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan pekerjaan yang harusnya menjadi penunjang aktivitas masyarakat, tidak terselesaikan.
Ia menilai, hal itu akan memicu complain, baik terhadap DPRD Barsel selaku pengawas maupun pemerintah daerah, selaku penanggung jawab. Wakil rakyat itu menegaskan, kepada SKPD yang ada, untuk menghindari adanya praktek pemberian proyek kepada keluarga atau sanak saudara di tahun 2021 ini.
“Sebab dikhawatirkan pekerjaan yang di laksanakan juga tidak maksimal,”tandasnya.
Mengenai permasalahan bidang kesehatan di tahun sebelumnya, tambah dia, dipastikan rata-rata keluhan berdasarkan pelayanan dan prasarana. Sebab tenaga perawat yang ada di pedesaan memiliki jumlah yang terbatas.
“Sementara masyarakat memerlukan pelayanan ekstra. Sarana dan prasarana di pelosok pun juga memiliki keterbatasan, sehingga harus di perhatikan di tahun 2021 dan tahun selanjutnya ini,”tutupnya.
BUNTOK, PROKALTENG.CO – Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat tentang belum maksimalnya pembangunan infrastrutur, baik di perkotaan dan di pedesaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ani Mahrita mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) Barito Selatan (Barsel) untuk memperketat pengawasan proyek infrastruktur di tahun 2021 ini.
”Ditahun 2021, ini sangat diharapkan pihak teknis untuk serius dalam memperketat pengawasan proyek,” katanya kepada Prokalteng.co, Kamis (6/5).
Menurutnya dalam pemberian pekerjaan, pihak teknis harus lihat Spesifikasi serta kemampuan pihak ketiga dalam bekerja. Pasalnya apabila hal itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan pekerjaan yang harusnya menjadi penunjang aktivitas masyarakat, tidak terselesaikan.
Ia menilai, hal itu akan memicu complain, baik terhadap DPRD Barsel selaku pengawas maupun pemerintah daerah, selaku penanggung jawab. Wakil rakyat itu menegaskan, kepada SKPD yang ada, untuk menghindari adanya praktek pemberian proyek kepada keluarga atau sanak saudara di tahun 2021 ini.
“Sebab dikhawatirkan pekerjaan yang di laksanakan juga tidak maksimal,”tandasnya.
Mengenai permasalahan bidang kesehatan di tahun sebelumnya, tambah dia, dipastikan rata-rata keluhan berdasarkan pelayanan dan prasarana. Sebab tenaga perawat yang ada di pedesaan memiliki jumlah yang terbatas.
“Sementara masyarakat memerlukan pelayanan ekstra. Sarana dan prasarana di pelosok pun juga memiliki keterbatasan, sehingga harus di perhatikan di tahun 2021 dan tahun selanjutnya ini,”tutupnya.
