MUARA TEWEH–Ketua Fraksi PDI Perjuangan Henny Rosgiaty Rusli menyampaikan beberapa catatan danmasukan terkait dengan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas antara legislatif dan eksekutif, Selasa (4/2).
Untuk raperda, penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila ia menyebut tujuannya tentu agar dapat mengurangi perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, agama dan norma hukum.
“Raperda ini menjadi peraturan daerah (perda) yang jelas sebagai payung hukum dan didalamnya terdapat sanksi yang tegas,†kata Henny di ruang sidang paripurna.
Untuk Raperda Hygiene Sanitasi dan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman, ia berharap menjadi perda yang benar-benar melindungi masyarakat dari produk tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat umum yang tidak memenuhui persyaratan hygiene sanitasi yang dapat membahayakan kesehatan.
“Untuk menjamin hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum, agar dilakukan pembinasaan dan pengendalian kualitas secara insentif dan terus menerus,†ujarnya.
Selanjutnya, Henny juga menjelaskan bahwa untuk raperda penyelenggaraan layak anak merupakan faktor utama untuk melibatkan masyarakat, keluarga serta lingkungan, sehingga dapat menghindari hal-hal negatif terhadap anak.
“Harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak,†terangnya.
Terakhir, tanggapannya terkait Raperda Rumah Potong Hewan. Mengingat pentingnya faktor kesehatan dan hewan dikatakannya tidak bisa diabaikan, maka memang perlu transformasi perda ini, sehingga kualitas ternak terjamin.
“Sebab, rumah potong hewan ini tidak hanya menyangkut PAD tapi berorinetasi pada pelayanan sehingga memberikan dampak nyata kepada kesehatan masyarakat dan peternak sapi dan hewan lainnya bisa sejahtera,†tutup politikus wanita itu. (adl/ila)