TAMIANG LAYANG – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK) Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran melaksanakan kunjungan
ke Kabupaten Barito Timur (Bartim), Sabtu (3/8).
Kunjungan ini dalam rangka
mendampingi Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT)
ke-17 Kabupaten Bartim sekaligus anjangsana dan memberikan pembinaan kepada
TP-PKK Bartim.
Dalam kesempatan itu, istri
Gubernur ini memberikan pembinaan terhadap kesehatan ibu dan anak. Dia juga
Meminta TP-PKK Bartim menghidupkan posyandu lagi. Pasalnya, yang saat ini
terjadi angka kasus stunting di Kalteng tinggi.
“Kalteng ini termasuk provinsi
yang angka stuntingnya masih tinggi, karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat
kemampuan belajar dan kecerdasan anak,†katanya kepada TP PKK Bartim di Rujab
Bupati Bartim.
Selain mengalami penurunan
tingkat belajar dan kecerdasan anak, stunting ini juga berpengaruh terhadap
stamina tubuh anak. Menurutnya, anak yang mengalami stunting akan mudah
terserang penyakit.
“Hal ini perlu diperhatikan karena
menyangkut masa depan anak-anak, jangan sampai anak-anak di Kalteng terus
mengalami stunting,†jelasnya.
Pihaknya sebagai ketua TP-PKK
Kalteng mengajak TP-PKK yang ada di Bartim untuk mengaktifkan dan menggerakkan
Posyandu. Tugasnya, lanjutnya, melakukan penyuluhan karena posyandu merupakan
pelayanan dasar masalah gizi dan kesehatan yang paling dekat kepada masyarakat.
“Posyandu juga bisa ikut memantau
pertumbuhan anak, sehingga posyandu harus memiliki inovasi-inovasi seperti
memberikan makanan tambahan kepada anak,†ucapnya.
Selain itu, TP-PKK juga harus
memberikan pendidikan kepada masyarkat terhadap pentingya gizi kepada ibu dan
bayi. Tidak perlu mahal, hanya saja masyarakat perlu mengetahui sumber daya
alam (SDA) apa saja yang bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Di Kalteng ini kan SDA berlimpah
mulai dari ikan, buah dan sayuran, SDA ini bisa diolah,†singkatnya.
Ditambahkannya, untuk menjaga
anak-anak dari bahaya stunting maka fasilitas kesehatan juga harus memadai.
Seperti yang sudah dikatakan Gubernur Kalteng, bahwa Rumah Sakit (RS) di
Kalteng tidak boleh menolak masyarakat miskin. (abw/uni/ctk/nto)