KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan imbas cukup
besar terhadap anggaran program pemerintah daerah. Karena sebagian besar
anggaran harus dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan Virus Corona
tersebut.
Hal itu juga sangat dirasakan
Pemerintah Kabupaten Katingan. Cukup banyak kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan. Bahkan kini, pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan, yakni
memangkas dana hibah di tahun 2021.
Hal itu disampaikan Bupati
Katingan Sakariyas ketika memimpin rapat pembahasan pemberian hibah untuk lembaga
maupun organisasi masyarakat tahun 2021 di ruang rapat Bupati Katingan, Kamis
(6/5/2021).
Ditegaskan bupati, pemberian
hibah ini harus dilihat dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hibah,
serta sisi lainnya. “Jika kegiatan bersifat mengumpulkan orang banyak, itu
juga tidak bisa dilaksanakan, buat apa kita berikan anggaran lebih,”
katanya.
Memang tidak semua anggaran milik
lembaga atau Ormas dipangkas. Salah satu contoh misalnya untuk Ormas Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Katingan. Di organisasi ini, anggarannya
digunakan untuk bantuan hewan kurban, ketika hari raya Iduladha.
“Ini tidak perlu kita
kurangi anggarannya. Karena ini masih bisa dilakukan, atau bisa dilaksanakan
pemberian bantuan,” ujar Sakariyas.
Namun untuk Ormas atau lembaga
lain, yang sifat kegiatannya tidak diperbolehkan di masa pandemi ini, harus
dikurangi. “Kalau hanya sekedar untuk studi banding keluar daerah, saya
rasa dipangkas. Tuh kita tidak bisa juga keluar. Buat apa diberikan anggaran.
SPPD kita ada di Pemkab ini, dipangkas,” ungkapnya.
Dia berharap hal ini bisa
dipahami, oleh Ormas maupun lembaga. Apalagi bupati juga melihat dana hibah di
tahun 2020 lalu, banyak terdapat temuan. “Jadi dana hibah tahun 2021 ini
kita berikan yang wajar-wajar saja. Kita lihat apa kegiatannya. Makanya saya
mengundang bapak ibu, sekda, asisten, Kesbangpol, Kesra untuk duduk bersama
membahas masalah ini. Sehingga nanti bisa kita putuskan bersama. Saya mau dengar
masukan, sehingga ini bukan hanya keputusan bupati saja, tapi keputusan bersama,”
tandasnya.