29.2 C
Jakarta
Monday, May 20, 2024
spot_img

Gunung Mas Diklaim Minim Kemiskinan Ekstrem

KUALA KURUN, PROKLATENG.CO – Sejumlah upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat, menyatakan dalam mengurangi dan menghapus pertumbuhan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat. Bupati Gunung Mas melalui Kepala Bapperida Yantrio Aulia, menuturkan Pemkab Gunung Mas, masih fokus dengan pengentasan kemiskinan melalui program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dia menjelaskan, pada tahun 2023 lalu Pemerintah Pusat menegaskan bahwa angka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ditargetkan diangka 0 persen. Sementara itu, Kabupaten Gumas memiliki prevalensi 0 persen mengenai data kemiskinan ekstrem.

“Artinya kita dapat mengikuti target pemerintah di proyeksi tahun 2023. Ini tentunya bentuk kerja sama seluruh perangkat daerah khususnya strategi dan kebijakan yang dilakukan mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ektrem,”  kata Yantrio Aulia, dibincangi, Jumat (3/5/2024).

Baca Juga :  Arus Lalin Kurun-Palangkaraya Padat, Pembangunan Jembatan Sepang Akan Dilanjutkan

Yantrio menjelaskan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gunung Mas, ada sejumlah strategi atau kebijakan yang dilakukan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, berupa bantuan iuran JKN, bantuan sosial reguler seperti PKH, BLT, bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus dan subsidi energi.

“Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM, infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan SDM dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani,” terang dia.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya juga melakukan upaya penurunan jumlah kantung kemiskinan dengan konektivitas antar wilayah, dengan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum.

“Hal ini tidak mudah karena data primer yang pegang data primer bukan kita. Oleh karena itu kita akan berupaya berkordinasi dan tetap terkoneksi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung langkah menghapus adanya kantung-kantung kemiskinan di didaerah,” pungkas dia. (nya)

Baca Juga :  Lima PBS di Gunung Mas Belum Bayar Pajak

KUALA KURUN, PROKLATENG.CO – Sejumlah upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat, menyatakan dalam mengurangi dan menghapus pertumbuhan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat. Bupati Gunung Mas melalui Kepala Bapperida Yantrio Aulia, menuturkan Pemkab Gunung Mas, masih fokus dengan pengentasan kemiskinan melalui program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dia menjelaskan, pada tahun 2023 lalu Pemerintah Pusat menegaskan bahwa angka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ditargetkan diangka 0 persen. Sementara itu, Kabupaten Gumas memiliki prevalensi 0 persen mengenai data kemiskinan ekstrem.

“Artinya kita dapat mengikuti target pemerintah di proyeksi tahun 2023. Ini tentunya bentuk kerja sama seluruh perangkat daerah khususnya strategi dan kebijakan yang dilakukan mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ektrem,”  kata Yantrio Aulia, dibincangi, Jumat (3/5/2024).

Baca Juga :  Arus Lalin Kurun-Palangkaraya Padat, Pembangunan Jembatan Sepang Akan Dilanjutkan

Yantrio menjelaskan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gunung Mas, ada sejumlah strategi atau kebijakan yang dilakukan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, berupa bantuan iuran JKN, bantuan sosial reguler seperti PKH, BLT, bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus dan subsidi energi.

“Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM, infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan SDM dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani,” terang dia.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya juga melakukan upaya penurunan jumlah kantung kemiskinan dengan konektivitas antar wilayah, dengan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum.

“Hal ini tidak mudah karena data primer yang pegang data primer bukan kita. Oleh karena itu kita akan berupaya berkordinasi dan tetap terkoneksi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung langkah menghapus adanya kantung-kantung kemiskinan di didaerah,” pungkas dia. (nya)

Baca Juga :  Lima PBS di Gunung Mas Belum Bayar Pajak
spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru