33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

PNS, TNI dan Polri Jangan Gunakan LPG Subsidi

BUNTOK, PROKALTENG.CO – Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Ripublik Indosnesia (Polri) disarankan memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang tidak bersubsi atau non sobsidi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dadang Sumarna mengatakan, terkait penukaran tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 5,5 Kg non subsidi  merupakan salah satu program dari Disperindagkop dan UKM. Hal itu sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan tabung LPG 3 Kg.

“Karena selama ini kami lihat bahwa pengguna tabung LPG 3 Kg ini bisa dikatakan tidak tepat sasaran, seperti kalangan PNS, TNI dan Polri yang kebanyakan masih menggunakan gas bersubsidi tersebut,” ucapnya kepada Prokalteng.co, Jumat (27/8).

Dadang menegaskan, LPG 3 Kg ini hanya diperuntukan untuk keluarga yang kurang mampu atau untuk masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pihaknya mengadakan kegiatan trade in atau penukaran tabung.

Baca Juga :  Pemdes Baru Lakukan Supervisi Enam Titik Batas

“Dan sekarang sudah kami tarik tabung LPG 3 Kg dari masyarakat sekitar 500 tabung dan kami juga bekerja sama dengan Agen LPG Non Subsidi yang pertama kali ada di Kabupaten Barsel ini yaitu PT. Wahana Energi Sejati yang beralamat Jalan Soekarno-Hatta Desa Sababilah, yang menyuplai LPG 5,5 Kg ke Dinas kami,” terangnya.

Masih dikatakan Dadang, dengan adanya kegiatan tred in ini tidak lagi ada kelangkaan tabung LPG 3 Kg. Sebernya kalau segi kouta untuk Kabupaten Barsel sendiri tidaklah ada yang namanya kelangkaan, oleh dikarenakan peyalahgunaan pemakaian yang menyebabkan kelangkaan itu ada.

“Dalam waktu dekat ini kami akan merevisi kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk per Kecamatan yang ada di Kabupaten Barsel ini,” ungkapnya.

Dadang menambahkan, karena HET ini ditentukan sesuai jarak tempuh dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) ke Agen LPG yang akan menyuplai ke pangkalan-pangkalan. Kerana komponen untuk menentukan HET ini ada Tiga yaitu, harga HET di SPBE, biaya angkut dan margin keuntungan dari Agen itu sendiri.

Baca Juga :  Gubernur Kalteng Kembali Salurkan 1.500 Vaksin ke Barsel

“Sedangkan HET untuk Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) kemungkinan ada kenaikan dari HET sebelumnya sebesar Rp. 2000 menjadi Rp. 20.000, saya kira itu harga yang masih wajar,” tutupnya.

Ditempat yang berbeda Direktur Utama PT. Wahana Energi Sejati Araiyantoni saat diwawancarai mengungkapkan, pihaknya ingin membantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melaksanakan program tred in ini agar penggunaan LPG 3 Kg ini tetap sasaran, biar tidak ada lagi dikalangan PNS, TNI dan Polri yang menggunakan Gas Melon tersebut.

“Agar di Kabupaten Barsel ini LPG 3 Kg benar-benar diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi saya pribadi menyarankan bagi kawan yang tidak ingin dibilang miskin, ayo segera tukarkan tabung LPG 3 kg anda dengan LPG 5,5 Kg ke Disperindagkop dan UKM,” tutupnya.

BUNTOK, PROKALTENG.CO – Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Ripublik Indosnesia (Polri) disarankan memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang tidak bersubsi atau non sobsidi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dadang Sumarna mengatakan, terkait penukaran tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 5,5 Kg non subsidi  merupakan salah satu program dari Disperindagkop dan UKM. Hal itu sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan tabung LPG 3 Kg.

“Karena selama ini kami lihat bahwa pengguna tabung LPG 3 Kg ini bisa dikatakan tidak tepat sasaran, seperti kalangan PNS, TNI dan Polri yang kebanyakan masih menggunakan gas bersubsidi tersebut,” ucapnya kepada Prokalteng.co, Jumat (27/8).

Dadang menegaskan, LPG 3 Kg ini hanya diperuntukan untuk keluarga yang kurang mampu atau untuk masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pihaknya mengadakan kegiatan trade in atau penukaran tabung.

Baca Juga :  Pemdes Baru Lakukan Supervisi Enam Titik Batas

“Dan sekarang sudah kami tarik tabung LPG 3 Kg dari masyarakat sekitar 500 tabung dan kami juga bekerja sama dengan Agen LPG Non Subsidi yang pertama kali ada di Kabupaten Barsel ini yaitu PT. Wahana Energi Sejati yang beralamat Jalan Soekarno-Hatta Desa Sababilah, yang menyuplai LPG 5,5 Kg ke Dinas kami,” terangnya.

Masih dikatakan Dadang, dengan adanya kegiatan tred in ini tidak lagi ada kelangkaan tabung LPG 3 Kg. Sebernya kalau segi kouta untuk Kabupaten Barsel sendiri tidaklah ada yang namanya kelangkaan, oleh dikarenakan peyalahgunaan pemakaian yang menyebabkan kelangkaan itu ada.

“Dalam waktu dekat ini kami akan merevisi kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk per Kecamatan yang ada di Kabupaten Barsel ini,” ungkapnya.

Dadang menambahkan, karena HET ini ditentukan sesuai jarak tempuh dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) ke Agen LPG yang akan menyuplai ke pangkalan-pangkalan. Kerana komponen untuk menentukan HET ini ada Tiga yaitu, harga HET di SPBE, biaya angkut dan margin keuntungan dari Agen itu sendiri.

Baca Juga :  Gubernur Kalteng Kembali Salurkan 1.500 Vaksin ke Barsel

“Sedangkan HET untuk Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) kemungkinan ada kenaikan dari HET sebelumnya sebesar Rp. 2000 menjadi Rp. 20.000, saya kira itu harga yang masih wajar,” tutupnya.

Ditempat yang berbeda Direktur Utama PT. Wahana Energi Sejati Araiyantoni saat diwawancarai mengungkapkan, pihaknya ingin membantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melaksanakan program tred in ini agar penggunaan LPG 3 Kg ini tetap sasaran, biar tidak ada lagi dikalangan PNS, TNI dan Polri yang menggunakan Gas Melon tersebut.

“Agar di Kabupaten Barsel ini LPG 3 Kg benar-benar diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi saya pribadi menyarankan bagi kawan yang tidak ingin dibilang miskin, ayo segera tukarkan tabung LPG 3 kg anda dengan LPG 5,5 Kg ke Disperindagkop dan UKM,” tutupnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru