JAKARTA – Masyarakat menilai bantuan sosial dari pemerintah untuk
penanggulangan dampak pandemi Covid-19 belum efektif. Sebanyak 49 persen
menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran. Sementara yang menilai
sudah mencapai sasaran lebih sedikit (37 persen).
Temuan itu disampaikan Sirojudin
Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dalam
rilis survei “Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial†yang dirilis secara
online, Selasa (12/5/2020).
Dijelaskan Abbas, survei opini
publik nasional tersebut dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei 2020 dengan
melibatkan 1235 responden dengan margin of error 2,9 persen.
“Ini mengkhawatirkan, mengingat
besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa
menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat
memprihatinkan,†kata Abas melalui rilisnya yang diterima kaltengpos.co.
Menurut temuan penelitian ini,
bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga
lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60 persen) dan bansos diberikan
kepada yang tidak berhak (29 persen).
Warga yang layak menerima bansos
adalah 34 persen. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41
persen) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24.97
persen merujuk pada data Susenas BPS 2019. Sedangkan menurut temuan penelitian
ini, baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima. Berarti masih ada 13
persen yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional
2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
“Kalau kita bandingkan data
tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13 persen warga yang mendesak dibantu tapi
belum menerima bantuan. Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima
bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan
mendesak lainnya,†ujarnya.
Bantuan yang diberikan pun bisa
tidak sepenuhnya diperoleh. Mayoritas (55 persen) warga yang sudah menerima
bansos, menyatakan hanya menerima sembako saja. Yang menyatakan menerima dana
Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6 persen; yang menyatakan menerima
sembako dan PKH saja 11,8 persen; yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) saja 10,3 persen; dan yang menyatakan BLT saja 5,2 persen.
Sebanyak 87 persen warga yang
sudah mendapat bantuan pun menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk
dua minggu atau kurang.
Mayoritas warga (74 persen) juga
belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran
bantuan, mayoritas warga (62 persen) berharap petugas datang ke warga yang
berhak untuk mendaftarkan mereka.
Menurut Abas, bantuan pemerintah
ini sangat dibutuhkan mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan
kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Jauh lebih banyak yang menyatakan
sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya
sangat signifikan: hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik.
Mayoritas warga (79 persen)
menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan sebelum
adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19
persen dan yang menyatakan lebih baik jauh lebih sedikit lagi, yaitu 1 persen.
Demikian juga, 84 persen warga
menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding sebelum ada wabah
Covid-19; yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 8 persen dan yang
menyatakan lebih baik jauh lebih sedikit, yaitu 2 persen.
Masyarakat juga cenderung
pesimistis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. Mereka yang menganggap
kondisi ekonomi rumah tangga membaik tahun depan jauh lebih rendah dibandingkan
yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga tahun depan memburuk. Hanya 29 persen
yang menganggap akan membaik, sementara 53 persen menganggap kondisi ekonomi
akan memburuk.
Begitu juga soal kondisi ekonomi
nasional setahun ke depan. Warga yang optimistis hanya 27 persen dan yang
pesimistis 49 persen.
“Bantuan sosial dari pemerintah
diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal.
Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar
secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme
penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos
yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama,†pungkas Abbas.