Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa kawasan perluasan ibu
kota negara yang sebelumnya seluas 120 ribu hektare diperluas menjadi 256 ribu
hektare. Bahkan, 75 persen kawasan ibu kota baru akan dimanfaatkan menjadi
ruang terbuka hijau (RTH).
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata
mengatakan bahwa ibu kota baru itu sendiri memiliki konsep Green City atau kota
hutan hijau. Pastinya, mayoritas lokasinya akan digunakan untuk mengurangi
dampak pemanasan global.
“Jadi 256 ribu, di atas 50 persen masih RTH, ini konsepnya yang
seperti di Manhattan, New York. Ini paling tidak 50 persen harus RTH,†jelas
dia di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).
Saat ini, pemerintah pun juga secara resmi memasukkan seluruh
kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto di Kalimatan Timur ke dalam kawasan Ibu
Kota Baru. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi Bukit Soeharto sebagai kawasan
konservasi, penelitian, dan pendidikan.
“Tapi kalau yang di 256 ribu Ha itu kita harapkan 70-75
persennya tetap RTH, karena Bukit Soeharto tidak boleh terganggu. Kami ingin
pastikan semua Bukit Soeharto jadi ibu kota negara,†tutur dia.
Rudy juga menyebutkan bahwasanya ibu kota baru akan memanfaatkan
energi baru terbarukan untuk menekan emisi karbon yang tinggi. Energinya yang
di maksud yaitu energi air, angin hingga matahari.
Terobosan itu harus dilakukan, sebab konsep yang diusung
mengharuskan pemakaian energi keberlanjutan yang efisien agar lingkungan tetap
terawat. Selain itu, pihaknya juga akan fokus dalam mengatur tata kelola air di
mana Kalimantan Timur itu sendiri merupakan daerah yang rawan kebakaran hutan.
“Jadi sistem bangunan itu green desain kemudian circular water
management sistem di mana pemanfaatan air harus di manfaatkan secara optimal.
Jadi seoptimal mungkin kita memanfaatkan EBT,†tambah dia.(jpc)