Pandemi
Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, baik pada
aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karenanya, langkah kebijakan
penanganan Covid-19 sangat penting untuk dikawal agar pelaksanaannya cepat,
tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad
Yusuf Ateh menegaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan penanganan dampak
Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi,
tidak bisa sendiri-sendiri karena ini merupakan pertaruhan yang besar.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan aktif
dalam upaya menyediakan early warning system dan memberikan solusi yang tepat
dan cepat atas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19, khususnya
dalam menjaga akuntabilitas,†ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis
(11/6).
Mengingat luasnya aspek langkah kebijakan dan besarnya anggaran
yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, APIP harus saling berkolaborasi
dalam melaksanakan pengawasan. Dengan kolaborasi dan sinergi antar APIP, maka
jangkauan pengawasan akan menjadi semakin luas serta kapasitas deteksi
permasalahan dan kapasitas menemukan solusi yang tepat.
“Sinergi dan kolaborasi juga harus dibangun antara APIP, Badan
Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum, mencakup Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Kolaborasi ketiga pihak
tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan
akuntabilitas, efektivitas kegiatan dan ketaatan pada perundangan,†tambahnya.
Dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini
permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan, akuntabilitas
program penanganan Covid-19 dapat terjaga dan manfaatnya akan tepat sasaran.
“Kita tidak lagi bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus
berbicara Indonesia secara utuh, sehingga akan menghasilkan dampak perbaikan
yang signifikan dalam waktu yang lebih cepat,†tutupnya.