PROKALTENG.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS 2024 akan dilakukan pada Mei tahun ini. Atas hal itu, seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah diminta untuk segera mengusulkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.
Hal ini disampaikan Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam BimbinganTeknis Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 di Jakarta, Selasa (9/1) kemarin.
“Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM,” kata dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1).
Aba menjelaskan untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi).
Aba menguraikan tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.
Terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, Aba menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun.
Untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK, dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dan untuk tahap pertama diharapkan semua K/L/D dapat memasukkan data dalam platform digital.
“Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika belum masih kosong lagi, masih bisa tes di berikutnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, rekrutmen CPNS tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat, 5 Januari 2024, dengan total formasi 2,3 juta. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN. (pri/jawapos.com)