Jokowi: PNS, TNI, Polri, dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik

Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik
lebaran 2020.Tujuannya agar mengurangi angka penyebaran virus Korona atau
Covid-19 ini.

“Sudah
saya sampaikan penyaluran bansos khusus di Jabodetabek kita berikan agar warga
mengurungkan niatnya untuk mudik,” ujar Jokowi dalam teleconference kepada awak
media di Istama Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4).

Jokowi
mengatakan, transportasi umum juga akan dibatasi kapasitasnya. Kemudian
kendaraan pribadi juga demikian. Sehingga diharapkan jumlah Korona di Indonesia
bisa menerun di musim mudik ini.

“Pemakaian
kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan
motor,” katanya.

Selain
itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah dilarang untuk mudik oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB). kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi anga persebaran Korona.

“Kita
sudah putuskan untuk PNS, ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik,”
ungkapnya.

Sebelumnya,
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menginginkan supaya masyarakat di DKI Jakarta mendapatkan insentif.
Sehingga nanti jika ada masyarakat yang tidak mudik maka akan mendapatkan
insentif.

“Jadi
beliau (Presiden Jokowi-Red) meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk
semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau
mengurungkan niat untuk mudik,” ujar Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi
VIII DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Sehingga
Menurut Juliari pemerintah menginginkan semua masyarakat yang ada di DKI
Jakarta tetap bertahan di ibu kota dan tidak mudik. Hal itu dilakukan untuk
memutus penyebaran virus Korona ini.

Orang
yang berhak mendapatkan insentif tersebut adalah masyarakat yang selama ini
tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.

‎Juliari
mengatakan rencana insentif yang bakal didapatkan masyarakat yang tidak mudik
adalah Rp 600 per jiwanya. Sehingga anggaran yang dibutuhkan pemerintah
kira-kira jumlahnya mencapai Rp 3.6 triliun.

Masyarakat
yang menerima insentif tersebut juga bukan hanya warga yang memiliki KTP DKI
Jakarta. Termasuk juga pekerja harian yang tinggal di ibu kota ini. Sehingga
pemerintah membantu memberikan insentif supaya masyarakat di DKI tidak mudik.

Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik
lebaran 2020.Tujuannya agar mengurangi angka penyebaran virus Korona atau
Covid-19 ini.

“Sudah
saya sampaikan penyaluran bansos khusus di Jabodetabek kita berikan agar warga
mengurungkan niatnya untuk mudik,” ujar Jokowi dalam teleconference kepada awak
media di Istama Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4).

Jokowi
mengatakan, transportasi umum juga akan dibatasi kapasitasnya. Kemudian
kendaraan pribadi juga demikian. Sehingga diharapkan jumlah Korona di Indonesia
bisa menerun di musim mudik ini.

“Pemakaian
kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan
motor,” katanya.

Selain
itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah dilarang untuk mudik oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB). kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi anga persebaran Korona.

“Kita
sudah putuskan untuk PNS, ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik,”
ungkapnya.

Sebelumnya,
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menginginkan supaya masyarakat di DKI Jakarta mendapatkan insentif.
Sehingga nanti jika ada masyarakat yang tidak mudik maka akan mendapatkan
insentif.

“Jadi
beliau (Presiden Jokowi-Red) meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk
semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau
mengurungkan niat untuk mudik,” ujar Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi
VIII DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Sehingga
Menurut Juliari pemerintah menginginkan semua masyarakat yang ada di DKI
Jakarta tetap bertahan di ibu kota dan tidak mudik. Hal itu dilakukan untuk
memutus penyebaran virus Korona ini.

Orang
yang berhak mendapatkan insentif tersebut adalah masyarakat yang selama ini
tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.

‎Juliari
mengatakan rencana insentif yang bakal didapatkan masyarakat yang tidak mudik
adalah Rp 600 per jiwanya. Sehingga anggaran yang dibutuhkan pemerintah
kira-kira jumlahnya mencapai Rp 3.6 triliun.

Masyarakat
yang menerima insentif tersebut juga bukan hanya warga yang memiliki KTP DKI
Jakarta. Termasuk juga pekerja harian yang tinggal di ibu kota ini. Sehingga
pemerintah membantu memberikan insentif supaya masyarakat di DKI tidak mudik.