KALTENGPOS.CO – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu
Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket
pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020
itu ditujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker,
Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria,
dan Tokopedia.
Namun Direktur Komunikasi
Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menegaskan tidak ada
penghentian program Kartu Prakerja.‎
Menurut Panji, yang dihentikan
dari Kartu Prakerja adalah pelatihan yang berbentuk paket bundling saja. Sehingga
bukan program dari Kartu Prakerja itu.
“Program pelatihan Kartu Prakerja
memiliki ribuan jenis pelatihan yang variatif, dan paket bundling yang
dihentikan. Ini hanya sebagian kecil dari seluruh pelatihan yang ditawarkan.
Sehingga peserta pelatihan tetap memiliki kebebasan untuk memilih jenis
pelatihan sesuai minat dan kebutuhan mereka,†ujar Panji dalam keterangannya kepada
JawaPos.com, Sabtu (4/7).
Panji berujar, penghentian paket
pelatihan tidak berdampak terhadap program Kartu Prakerja secara keseluruhan.
Sehingga program Kartu Prakerja ini tetap berjalan dan tidak dihentikan. “Program
Kartu Prakerja tetap berjalan sesuai arahan Komite Cipta Kerja,†katanya.
Penghentian khusus paket bundling,
efektif dari tanggal 30 Juni dan tidak berlaku surut. Sehingga insentif peserta
yang dulunya mengambil paket pelatihan bundling akan terus berjalan seperti
biasa.
“Mitra platform digital serta
lembaga pelatihan yang telah menjual paket pelatihan bundling hingga 30 Juni
pun tetap akan menerima pembayaran atas pelatihan yang telah
diselenggarakannya,†ungkapnya.
Sebelumnya kartu Prakerja juga
menuia sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan
kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota
Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, penghentian paket pelatihan
Prakerja ini sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi
publik.
“Setelah lama dikritik dan
dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti
lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak,†ujar Netty kepada
wartawan, Jumat (3/7).
Berdasarkan evaluasi, ada
beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya
adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta
pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.
“Setelah uang negara terpakai
untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru
dihentikan. Dari awal ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis.
Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum
dan berpotensi merugikan negara,†katanya.
Kritik Wakil Ketua Fraksi PKS DPR
RI Netty akan lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah, juga ditujukan
saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar
ketika mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense
of crisis.
Menurut Netty, lemahnya kemampuan
memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespon masukan dari banyak pihak,
membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat.
“Kenaikan iuran BPJS yang
dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi,
pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan
pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah
beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah
menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat,†papar Netty.
Lebih lanjut Netty Aher
meminta pemerintah memperbaiki pola
komunikasi ini. Termasuk berharap ada transparansi soal penghentian program
pelatihan Prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan
soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online
tersebut demi kebaikan rakyat.