28.6 C
Jakarta
Monday, July 22, 2024
spot_img

Protes Rencana Pajak WhatsApp, Warga Unjuk Rasa Besar-besaran

WARGA Lebanon melakukan aksi unjuk rasa
besar-besaran sejak Jumat (18/10) kemarin. Mereka memprotes rencana Pemerintah
mengenakan pajak baru pada aplikasi pengiriman pesan gratis seperti WhatsApp.

Pemerintah Lebanon telah mengusulkan pajak harian sebesar Rp30 ribu untuk
WhatsApp. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan pajak untuk
rokok dan bensin pada anggaran tahun 2020.

Protes pun dimulai dengan beberapa orang berkumpul di Beirut tengah. Hingga
massa dengan cepat meningkat menjadi yang terbesar di negara itu sejak
pemberontakan krisis sampah pada tahun 2015 lalu.

Ratusan orang berkumpul di dekat kantor pusat Pemerintah dan gedung
Parlemen di Beirut tengah. Polisi anti huru hara dikerahkan. Para pengunjuk
rasa meneriakkan: “Revolusi!”  dan
“Pencuri!”  Mereka merujuk pada korupsi
yang meluas di negara itu yang memiliki beban utang tertinggi di dunia.

Baca Juga :  Aktivitas Umrah Distop Total Tanpa Terkecuali, Termasuk Warga Arab Sau

Beberapa pemrotes melemparkan batu, sepatu, dan botol air ke pasukan
keamanan dan hingga terjadi bentrok dengan polisi. Mereka melampiaskan
kemarahan pada politisi yang mereka tuduh korupsi selama beberapa dasawarsa,
membuat negara itu terjerumus dalam kekacauan ekonomi yang dalam.

Mereka juga menutup jalan-jalan di bagian lain Libanon, termasuk kota
Tripoli di utara, Tirus di selatan dan Baalbek di timur laut. Beberapa
pengunjuk rasa mengatakan mereka akan tinggal di jalanan sampai pemerintah
mengundurkan diri.

“Kami memilih mereka dan kami akan menyingkirkan mereka dari kekuasaan,”
kata seorang pemrotes kepada stasiun TV setempat.

Kemarahan publik telah membara sejak parlemen mengeluarkan anggaran
penghematan pada bulan Juli, dengan tujuan mengurangi defisit negara.

Baca Juga :  Tiga Negara Eropa Desak Iran Patuhi Perjanjian Nuklir 2015

Dilansir ABC, Menteri Dalam Negeri Raya al-Hassan mengatakan, kebijakan itu
diambil sebagai upaya membantu warga Lebanon dalam mendongkrak perekonomian.

“Pemerintah berusaha membantu warga Lebanon menghindari keruntuhan. Jika
pemerintah lain dibentuk maka akan mengambil langkah yang sama,” kata al-Hasan.

Sementara itu, Menteri Telekomunikasi Mohamed Choucair muncul di TV setelah
protes dimulai dan mengatakan Perdana Menteri Saad Hariri telah memintanya
untuk membatalkan pajak yang diusulkan di WhatsApp. (abc/dal/fin)

WARGA Lebanon melakukan aksi unjuk rasa
besar-besaran sejak Jumat (18/10) kemarin. Mereka memprotes rencana Pemerintah
mengenakan pajak baru pada aplikasi pengiriman pesan gratis seperti WhatsApp.

Pemerintah Lebanon telah mengusulkan pajak harian sebesar Rp30 ribu untuk
WhatsApp. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan pajak untuk
rokok dan bensin pada anggaran tahun 2020.

Protes pun dimulai dengan beberapa orang berkumpul di Beirut tengah. Hingga
massa dengan cepat meningkat menjadi yang terbesar di negara itu sejak
pemberontakan krisis sampah pada tahun 2015 lalu.

Ratusan orang berkumpul di dekat kantor pusat Pemerintah dan gedung
Parlemen di Beirut tengah. Polisi anti huru hara dikerahkan. Para pengunjuk
rasa meneriakkan: “Revolusi!”  dan
“Pencuri!”  Mereka merujuk pada korupsi
yang meluas di negara itu yang memiliki beban utang tertinggi di dunia.

Baca Juga :  Aktivitas Umrah Distop Total Tanpa Terkecuali, Termasuk Warga Arab Sau

Beberapa pemrotes melemparkan batu, sepatu, dan botol air ke pasukan
keamanan dan hingga terjadi bentrok dengan polisi. Mereka melampiaskan
kemarahan pada politisi yang mereka tuduh korupsi selama beberapa dasawarsa,
membuat negara itu terjerumus dalam kekacauan ekonomi yang dalam.

Mereka juga menutup jalan-jalan di bagian lain Libanon, termasuk kota
Tripoli di utara, Tirus di selatan dan Baalbek di timur laut. Beberapa
pengunjuk rasa mengatakan mereka akan tinggal di jalanan sampai pemerintah
mengundurkan diri.

“Kami memilih mereka dan kami akan menyingkirkan mereka dari kekuasaan,”
kata seorang pemrotes kepada stasiun TV setempat.

Kemarahan publik telah membara sejak parlemen mengeluarkan anggaran
penghematan pada bulan Juli, dengan tujuan mengurangi defisit negara.

Baca Juga :  Tiga Negara Eropa Desak Iran Patuhi Perjanjian Nuklir 2015

Dilansir ABC, Menteri Dalam Negeri Raya al-Hassan mengatakan, kebijakan itu
diambil sebagai upaya membantu warga Lebanon dalam mendongkrak perekonomian.

“Pemerintah berusaha membantu warga Lebanon menghindari keruntuhan. Jika
pemerintah lain dibentuk maka akan mengambil langkah yang sama,” kata al-Hasan.

Sementara itu, Menteri Telekomunikasi Mohamed Choucair muncul di TV setelah
protes dimulai dan mengatakan Perdana Menteri Saad Hariri telah memintanya
untuk membatalkan pajak yang diusulkan di WhatsApp. (abc/dal/fin)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru