BADAN Pusat Statistik mencatat pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Tengah kuartal II mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 3,15
persen dibandingkan kuartal II tahun sebelumnya. Kontraksi ini menjadi yang
pertama sejak 1998 silam jika dilihat secara tahunan atau year on year. Pada 1998, ekonomi Kalimantan Tengah tercatat minus
6,92 persen.
Menurut Bank Indonesia, kontraksi ekonomi saat
ini terjadi sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi aktivitas ekonomi. Akankah
Kalteng memasuki masa resesi?
Secara teori, jika PDB/PDRB suatu
wilayah bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut, para ekonom dapat menyebutnya
pertanda resesi. Resesi dapat
menyebabkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti
lapangan kerja, investasi dan keuntungan perusahaan.
Pada kuartal sebelumnya, ekonomi Kalteng masih tumbuh positif
sebesar 2,95 persen karena kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi masih
baik. Pada triwulan II, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan
investasi yang selama ini menjadi penyokong ekonomi Kalteng mengalami kontraksi
ekonomi masing masing sebesar minus 1,12 persen dan minus 2,41 persen.
Aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi global seperti Ekspor
mengalami kontraksi ekonomi terdalam sebesar minus 13,38 persen. Hal ini
berhubungan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara. Sebab,
Kalimantan Tengah masih bergantung pada komoditas perdagangan Batubara dan Crude Palm Oil (CPO) yang saat ini
harganya sedang mengalami penurunan.
Pemerintah pusat dan daerah sedang berupaya agar pertumbuhan
ekonomi pada kuartal III dan IV kembali tumbuh positif supaya Indonesia lolos
dari jurang resesi. Pemulihan ekonomi kuartal III akan ditopang stimulus yang
digelontorkan pemerintah seperti pencairan gaji ke-13 PNS pada triwulan
tersebut. Sementara itu, kebijakan PSBB dibeberapa wilayah sudah mulai dilonggarkan.
Dengan begitu, pemerintah mendorong supaya konsumsi masyarakat meningkat.
Pemerintah juga mendorong percepatan realisasi pencairan stimulus
penanganan pandemi. Anggaran penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah yang
mencapai Rp 1,4 triliun untuk belanja penanganan kesehatan, jaringan pengaman
sosial dan belanja penanganan dampak ekonomi diharapkan dapat segera
terealisasi secara maksimal.
Menurut ekonom senior Indonesia Faisal Basri, pemerintah sebaiknya
tetap fokus pada pengendalian pandemi virus corona disamping memulihkan
ekonomi. Sebab, jika mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan, dampaknya
akan lebih buruk untuk seluruh sektor. Pesan yang sama juga disampaikan Kepala
BPS RI saat melakukan rilis pertumbuhan ekonomi, “Salah satu kunci penting
menuju pemulihan ekonomi nasional adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi
protokol kesehatanâ€.
Jadi marilah bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan
masker, rajin mencuci tangan dan melakukan physical
distancing agar penyebaran virus COVID-19 segera terkendali dan
perekonomian Indonesia dan Kalteng pada khususnya kembali pulih***
(Penulis adalah Statistisi
pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah)