PALANGKA
RAYA– Pemerintah
Kota Palangka Raya rencananya bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) tahap II (dua). Dan, rencana tersebut memicu pro dan kontra bagi
sejumlah kalangan dan masyarakat, termasuk dari DPRD Kota Palangka Raya.
Menanggapi rencana
tersebut, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Palangka Raya HM Khemal Nasery secara pribadi menolak keinginan pemerintah yang
akan menerapkan PSBB tahap II. Dia menilai, jika rencana Pemerintah Kota
(Pemko) sebelumnya memperkuat Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis (PSKH) dirasa
sudah cukup baik.
“Rencana pemerintah
sebelumnya justru sudah baik dengan mempersiapkan strategi melakukan new
normal. Dimana sebelum penerapan dilakukan rapid test secara massal kepada
masyarakat,†ujarnya saat dibincangi awak media, Rabu (24/6).
Kedisiplinan dan
kesadaran yang terpenting saat ini harus dijalankan masyarakat, lanjut politisi
dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) tersebut, pemerintah terus lebih giat
memberikan imbauan-imbauan secara humanis kepada masyarakat.
“Sebenarnya masyarakat
sudah tahu semua dampak serta cara menghindari Covid-19 ini, cuma kesadaran dan
kedisiplinan menerapkan protokol kesehatannya saja yang masih harus
ditingkatkan,†terangnya.
Untuk itu, dia
menyarankan jika sebaiknya new normal yang justru diberlakukan. Pasalnya, apabila PSBB tetap diterapkan pun
masyarakat mungkin masih ada yang melanggar. Maksud dari melanggar ini sendiri
dimana pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan physical distancing atau
tetap berada di rumah, namun konsekuensi dari penerapan itu apa bagi yang
melanggar nantinya?
“Ini hal yang paling
sulit menurut saya. Meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah. Pemerintah
juga harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan masyarakat
selama pelaksanaan PSBB. Contoh , apa cukup
bantuan berupa beras lima kilo untuk makan satu keluarga selama
pelaksanaan PSBB,†bebernya.
Seandainya PSBB kembali
diterapkan sambungnya, pemerintah juga
harus bisa menghitung apa saja yang masyarakat butuhkan selama berada di rumah.
Misalkan bantuan berupa beras, dimana satu kepala keluarga (KK) satu harinya
menghabiskan dua kilogram beras, kali kan penerapan PSBB lamanya 14 hari itu
baru bisa dibagikan kemasyarakat dan bukan beras yang nilainya lima atau bahkan
tiga kilogram.
“Untuk itu, secara
pribadi saya menilai jika sebaiknya new normal justru dipercepat untuk
diterapkan. Dimana strategi untuk memutus mata rantai covid-19 tetap berjalan,
roda perekonomian pun juga tetap berjalan dan masyarakat tetap bisa menjalankan
aktivitas seperti biasanya namun tetap mengikuti aturan protokol kesehatan,â€
ungkapnya.
Sedangkan kasus penambahan covid-19 yang terjadi
di wilayah pasar besar saat ini, dia menilai apa yang sudah dilakukan
pemerintah sudah bagus. Melakukan pemyemprotan disinfektan untuk sterilisasi
pasar. Sekarang tinggal melakukan pengawasan dan kembali memperketat
aturan-aturan yang ada guna memutus pesebaran Covid-19 pada wilayah tersebut.