PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO- Program Bantuan
Sosial Tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) terus berlanjut. Bantuan
ini diyakini bisa menggairahkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran roda
ekonomi terus berjalan meski pandemic Covid-19 sedang melanda
Tahun ini pemerintah pusat melalui
Kementerian Sosial (Kemensos) tetap membagikan bantuan kepada masyarakat
melalui program BST. Bahkan bantuan bagi KPM tersebut sudah disalurkan oleh PT
Pos Indonesia sejak Januari 2021.
Kepala Kantor Pos Palangka Raya Andyan
Pradipto menjelaskan, pada awal Januari lalu KPM sudah menerima BST tahap
pertama. Menurutnya, BST tahap kedua sedang berjalan saat ini.
“Untuk Kalteng, pada tahun 2021 ini, ada
57.000 keluarga penerima manfaat yang akan menerima BST. Besaran nominal yang
diberikan sama dengan tahun 2020 akhir, yaitu Rp300 ribu,†ungkap Andyan saat
talk show di Kalteng Pos Radio, Kamis (18/2).
Dikatakan Andyan, meski saat ini sudah masuk
tahap kedua, tapi pihaknya masih ada menunggu beberapa KPM yang pada tahap
pertama belum mengambil BST.
“Untuk tahap pertama, penyaluran BST di
Kalteng sudah selesai. Persentasenya sekitar 98 persen, karena masih ada
beberapa KPM yang saat itu berhalangan hadir. Dan untuk BST tahap kedua, pada
Februari ini masih berjalan,†ujarnya
“Sampai saat ini (kemarin (red), sudah di
angka 94 persen. Sedikit lagi selesai. Kemungkinan itu adalah data KPM tahap
pertama yang saat itu berhalangan hadir,†tambahnya.
Sedangkan untuk penyaluran tahap ketiga dan
keempat, tutur Andyan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat. Jika sudah
ada kepastian, Kantor Pos Palangka Raya akan segera membuat jadwal pembagian
BST.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalteng dr.Rian Tangkudung M.Kes yang juga hadir dalam talk show
tersebut menjelaskan, penerima BST adalah masyarakat yang terdaftar sebagai
peserta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Diketahui bahwa jumlah penerima bantuan dari
Kementerian Sosial berkurang dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada proses
pengoreksian dalam system yang berlaku. Bisa saja karena yang bersangkutan
diketahui sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari sektor lain, sehingga
dikeluarkan dari daftar penerima BST. Ada juga alasan lain seperti dinilai
mampu secara ekonomi, ganda dalam satu keluarga, pindah alamat, dan meninggal
dunia.
Dikatakan Rian, BST yang diterima secara
langsung oleh masyarakat kalangan prasejahtera diyakini akan dibelanjakan untuk
pemenuhan kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, penyaluran BST
akan berpengaruh pada perekonomian di daerah.
“Ekonomi di daerah diyakini dapat berputar, karena
masyarakat memiliki daya beli. Uang akan dibelanjakan di wilayah domisili masing-masing,
sehingga roda perputaran ekonomi dan daya beli bisa meningkat di wilayah itu,†pungkasnya.