PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Majelis hakim Pengadilan Negeri
Palangka Raya menyatakan terdakwa M.Guntur Syaban terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penggelapan. Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan
Indonesia (ABUPI) Kalteng itu divonis kurungan dua tahun penjara.
Putusan tersebut dikeluarkan oleh
majelis hakim yang diketuai Hakim Etri Widayati, kepada Guntur ini diputus dalam sidang putusan yang digelar di
ruangan sidang elektronik Pengadilan Negeri, Rabu (5/5/2021).
“Menyatakan terdakwa M. Guntur Sya’ban terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana
penjara selama dua tahun,â€
kata Etri Widayati sambil menambahkan hukuman terhadap guntur itu dikurangi
seluruhnya dengan masa saat dirinya dilakukan penahanan.
Dalam pertimbangan hukumnya,
majelis hakim beranggapan bahwa M. Guntur Syaban terbukti telah melakukan
tindak pidana penggelapan uang sebanyak Rp 175 juta saat dirinya diminta oleh
pemilik PT Zamrud Mustika Indah, Tan
Rika Hadisobroto untuk membantu
mengurus penerbitan izin konsesi pelabuhan milik PT Zamrud
Mustika Indah di Kabupaten Pulang Pisau pada
tahun 2017 lalu.
Dalam pertimbangan hukum majelis
yang dibacakan secara bergantian oleh hakim anggota Syamsuni dan Donny
Hardiyanto,
disebutkan terdakwa M.Guntur Syaban dalam pertemuannya dengan pemilik PT Zamrud Mustika Indah, Tan Rika Hadisobroto di akhir tahun
2017 sudah menyetujui akan membantu mengurus izin penerbitan konsesi pelabuhan PT
Zamrud Mustika Indah di kabupaten pulang pisau.
“Bahwa pada awal persidangan diketahui terdakwa
mengaku kepada pemilik perusahaan Tan Rika Hadisubroto sebagai orang yang
memiliki kemampuan untuk mengurus dokumen izin penerbitan konsesi pelabuhan PT Zamrud Mustika Indah di Kabupaten
Pulang Pisau,†ucap
Hakim Syamsuni saat membaca pertimbangan majelis hakim.
Dikatakan Syamsuni, untuk
pengurusan izin
tersebut, terdakwa meminta biaya sebesar Rp 350 juta kepada Tan Rika
Hadisubroto. Akhirnya disepakati
kalau terdakwa menerima terlebih dahulu 50 persen dari biaya Rp 350 juta yang
diajukan nya dan sisanya akan dibayarkan kepada terdakwa setelah izin konsesi pelabuhan tersebut sudah keluar.
Setelah dari fakta sidang
diketahui bahwa Tan Rika Hadisubroto kemudian memerintahkan kepada Riska
Wijiartoselaku bendahara PT Zamrud Mustka Indah untuk mengirim uang sebesar Rp
175 juta ke nomor rekening Bank BNI cabang Palangka Raya milik terdakwa M.Guntur Syaban.
Namun ternyata terdakwa, sebut hakim, tidak ada
mengurus izin konsesi pelabuhan milik PT Zamrud Mustika Indah seperti yang di
janjikan nya kepada pemilik PT Zamrud Mustika Indah. Hal tersebut diketahui setelah pihak KSOP Kabupaten Pulang Pisau
menanyakan izin konsesi pelabuhan milik PT Zamrud Mustika Indah.
Akibatnya perbuatan terdakwa ini,
pemilik PT Zamrud Mustika Indah, Tan Rika Hadisubrito menderita kerugian sebesar Rp175 juta.
“Perbuatan terdakwa sesuai dengan
dakwaan kesatu telah melanggar pasal 172
ayat satu KUHPidana,“
ucap anggota majelis hakim lainnya, Donny Hardiyanto.
Seusai pembacaan vonis, ketua majelis hakim, Etri Widayati memberikan kesempatan
terdakwa M.Guntur Syaban untuk memberikan tanggapan terhadap vonis majelis
hakim tersebut.
“Saudara dipersilakan untuk
memberikan tanggapan. Apakah
akan menyatakan menerima, pikir–pikir atau mau mengajukan
banding untuk vonis majelis tadi?â€
tanya ketua majelis hakim kepada terdakwa yang mengikuti sidang secara dering
dari Rutan Palangka Raya.
“Pikir–pikir yang mulia,†jawab M. Guntur Syaban yang disidang
tersebut didampingi penasihat hukumnya Rajali.
Sementara hal yang sama juga
ditanyakan ketua majelis kepada pihak
jaksa penuntut umum dari Kejati Kalteng yang diwakili Suhardi,SH. “Kami pikir–pikir juga,†ucap Suhardi kepada ketua majelis
hakim sebelum sidang tersebut dinyatakan selesai dan di tutup.
Sementara itu seusai sidang, penasihat hukum terdakwa,Rajali mengatakan pihaknya pasti
akan mengajukan permohonan banding atas putusan majelis hakim PN Palangka Raya tersebut. “Besok kami pasti akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Palangka Raya,†ujar Rajali.
Rajali berpendapat kalau dalam
perkara ini muatan unsur perdatanya lebih kental daripada unsur pidananya. “Karena perkara ini diawali kesepakatan dari pihak pengadu, Tan Rika itu untuk mengurus izin konsesi pelabuhannya,
tetapi sebenarnya berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2015 yang berhak mengurus ijin
tersebut adalah Badan Usaha pelabuhan,†ujar Rajali.
Menurut Rajali dari fakta sidang, terdakwa sudah membantah kalau dirinya
bisa mengurus izin
konsesi pelabuhan. Rajali
mengatakan bahwa kliennya hanya berjanji
membantu untuk menyiapkan persyaratan agar izin pelabuhan milik PT Zamrud Mustika
Indah tersebut bisa keluar dari KSOP Pulang Pisau.
“Jadi klien saya hanya membantu
mengurus prasyarat agar mendapatkan kelayakan hak izin konsesi pelabuhan, jadi bukan mengurus izin itu sendiri,“ ujar Rajali mengakhiri keterangannya.