Pemprov Kalteng Dorong Pemda Segera Bentuk TPAKD

PALANGKA RAYA,
KALTENGPOS.CO
– Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui video conference di Aula
Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/12). Dalam rapat itu, sekda
mendorong agar TPAKD dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.

Diungkapkannya, dengan terbentuknya TPAKD di daerah
maka dapat melibatkan unsur pemerintah dengan pihak perbankan. Saat ini, yang
sudah terbentuk TPAKD hanya di tingkat provinsi, meski ada beberapa kabupaten
saja yang sudah membentuk yakni Kabuapten Katingan, Kotawaringin Timur (Kotim)
dan Kotawaringin Barat (Kobar).

“Yang sudah terbentuk hanya di tiga kabupaten, kami
mendorong kabupaten/kota lainnya juga segera membentuk di daerahnya
masing-masing,” katanya saat diwawancarai usai kegiatan berlangsung, kemarin.

Dijelaskannya, sebagai upaya percepatan pembentukan
TPAKD di daerah pihaknya sudah menyurati seluruh kabupaten/kota. Namun,
terhadap daerah yang belum membentuk pihaknya akan menyurati kembali guna
mengingatkan sekda di daerah.

“Terbentuknya TPAKD ini dalam rangka upaya
penggerakan perekonomian di daerah, seperti pengembangan UMKM masyarakat,”
jelasnya kepada media.

Meningat, lanjut dia, menjadi alasan klasik
permasalahan UMKM yakni berada pada permodalan. Dengan adanya fasilitas dari
pemerintah untuk bekerja sama dengan perbankan maka dapat memfasilitasi para
UMKM yakni memberikan edukasi dan inklusi akses perbankan.

Sementara itu, pada rakornas TPAKD ini dihadiri pula
oleh Presiden RI Joko Widodo, pihaknya mengapresiasi kinerja TPAKD yang menjadi
wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam meningkatkan akses
keuangan di daerah. Presiden pun berharap keberadaan TPAKD terus ditingkatkan,
agar dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sehingga
dapat memperluas percepatan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.

“Peningkatan akses keuangan ini penting, untuk
mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan
sosial, mendorong kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi
keuangan,” jelas Presiden Joko Widodo.

PALANGKA RAYA,
KALTENGPOS.CO
– Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui video conference di Aula
Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/12). Dalam rapat itu, sekda
mendorong agar TPAKD dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.

Diungkapkannya, dengan terbentuknya TPAKD di daerah
maka dapat melibatkan unsur pemerintah dengan pihak perbankan. Saat ini, yang
sudah terbentuk TPAKD hanya di tingkat provinsi, meski ada beberapa kabupaten
saja yang sudah membentuk yakni Kabuapten Katingan, Kotawaringin Timur (Kotim)
dan Kotawaringin Barat (Kobar).

“Yang sudah terbentuk hanya di tiga kabupaten, kami
mendorong kabupaten/kota lainnya juga segera membentuk di daerahnya
masing-masing,” katanya saat diwawancarai usai kegiatan berlangsung, kemarin.

Dijelaskannya, sebagai upaya percepatan pembentukan
TPAKD di daerah pihaknya sudah menyurati seluruh kabupaten/kota. Namun,
terhadap daerah yang belum membentuk pihaknya akan menyurati kembali guna
mengingatkan sekda di daerah.

“Terbentuknya TPAKD ini dalam rangka upaya
penggerakan perekonomian di daerah, seperti pengembangan UMKM masyarakat,”
jelasnya kepada media.

Meningat, lanjut dia, menjadi alasan klasik
permasalahan UMKM yakni berada pada permodalan. Dengan adanya fasilitas dari
pemerintah untuk bekerja sama dengan perbankan maka dapat memfasilitasi para
UMKM yakni memberikan edukasi dan inklusi akses perbankan.

Sementara itu, pada rakornas TPAKD ini dihadiri pula
oleh Presiden RI Joko Widodo, pihaknya mengapresiasi kinerja TPAKD yang menjadi
wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam meningkatkan akses
keuangan di daerah. Presiden pun berharap keberadaan TPAKD terus ditingkatkan,
agar dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sehingga
dapat memperluas percepatan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.

“Peningkatan akses keuangan ini penting, untuk
mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan
sosial, mendorong kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi
keuangan,” jelas Presiden Joko Widodo.