33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Atasi Kekurangan Guru dengan GTT

PALANGKA RAYA – Hingga kini kekurangan tenaga
pengajar atau guru, masih menjadi persoalan yang terjadi hampir di seluruh
wilayah Kalimantan Tengah. Terutama guru-guru yang berstatus PNS.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Hj Sri Neni Trianawati kepada media di ruang kerjanya,
Selasa (7/1), untuk mengatasi hal
tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan pengadaan
guru tidak tetap
(GTT).

Politikus Partai
Golkar tersebut, selain fasilitas dan sarana prasarana yang ada dan perlu
dilengkapi, kebutuhan GTT di daerah masing sangat kekurangan, khusus
untuk tingkat SLTA sederajat.

“Misalnya di wilayah Teweh Timur, Benangin, Barito Utara, sudah didirikan SMK namun masih kekurangan guru.
Ini yang tentu menjadi tugas kita untuk memenuhi tenaga pendidik disana,”
tuturnya.

Baca Juga :  Fasilitas Wifi Gratis Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal

Aspirasi yang disampaikan
masyarakat disana, karena SMK merupakan sekolah kejuruan maka diharapkan tenaga
pendidik khusus guru, harus memiliki keahlian dibidang masing-masing.

“Selain itu guru tidak tetap
lainnya juga masih perlu perhatian. Kalau bisa untuk perekrutan guru-guru yang
akan dilakukan kedepan perlu ditambah karena memang sangat minim dan
kekurangan,” harapnya.

Untuk tenaga pendidik tampaknya
lebih fokus di wilayah perkotaan, sehingga untuk daerah-daerah khususnya yang
berada di pelosok masih sangat kekurangan sekali.

Masyarakat mengajukan untuk
tenaga honor didaerah agar dinaikan, karena disesuaikan dengan kondisi wilayah
yang ada. Seperti contoh untuk transportasi mereka sangat kesulitan dan
membutuhkan biaya yang lebih jika dibandingkan dengan dikota.

Baca Juga :  Wali Kota dan DPRD Kota Tanda Tangani RAPBD-P 2020

“Jika akses menuju ke sekolah
yang harus melintasi sungai, tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar
dibandingkan dengan transportasi darat,” jelasnya.

Maka semua aspirasi yang dihimpun
tentu akan diperjuangkan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan hal tersebut.

“Dengan harapan agar apa yang
menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat disana untuk segera diatasi dengan
baik. Dan mereka dapat menjalani aktifitas mereka dengan baik,” tutupnya. (nue/nto)

PALANGKA RAYA – Hingga kini kekurangan tenaga
pengajar atau guru, masih menjadi persoalan yang terjadi hampir di seluruh
wilayah Kalimantan Tengah. Terutama guru-guru yang berstatus PNS.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Hj Sri Neni Trianawati kepada media di ruang kerjanya,
Selasa (7/1), untuk mengatasi hal
tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan pengadaan
guru tidak tetap
(GTT).

Politikus Partai
Golkar tersebut, selain fasilitas dan sarana prasarana yang ada dan perlu
dilengkapi, kebutuhan GTT di daerah masing sangat kekurangan, khusus
untuk tingkat SLTA sederajat.

“Misalnya di wilayah Teweh Timur, Benangin, Barito Utara, sudah didirikan SMK namun masih kekurangan guru.
Ini yang tentu menjadi tugas kita untuk memenuhi tenaga pendidik disana,”
tuturnya.

Baca Juga :  Fasilitas Wifi Gratis Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal

Aspirasi yang disampaikan
masyarakat disana, karena SMK merupakan sekolah kejuruan maka diharapkan tenaga
pendidik khusus guru, harus memiliki keahlian dibidang masing-masing.

“Selain itu guru tidak tetap
lainnya juga masih perlu perhatian. Kalau bisa untuk perekrutan guru-guru yang
akan dilakukan kedepan perlu ditambah karena memang sangat minim dan
kekurangan,” harapnya.

Untuk tenaga pendidik tampaknya
lebih fokus di wilayah perkotaan, sehingga untuk daerah-daerah khususnya yang
berada di pelosok masih sangat kekurangan sekali.

Masyarakat mengajukan untuk
tenaga honor didaerah agar dinaikan, karena disesuaikan dengan kondisi wilayah
yang ada. Seperti contoh untuk transportasi mereka sangat kesulitan dan
membutuhkan biaya yang lebih jika dibandingkan dengan dikota.

Baca Juga :  Wali Kota dan DPRD Kota Tanda Tangani RAPBD-P 2020

“Jika akses menuju ke sekolah
yang harus melintasi sungai, tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar
dibandingkan dengan transportasi darat,” jelasnya.

Maka semua aspirasi yang dihimpun
tentu akan diperjuangkan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan hal tersebut.

“Dengan harapan agar apa yang
menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat disana untuk segera diatasi dengan
baik. Dan mereka dapat menjalani aktifitas mereka dengan baik,” tutupnya. (nue/nto)

Terpopuler

Artikel Terbaru