33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Komisi III Belajar Tata Kelola Data Sosial Bansos di Kota Banjarbaru

PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO –
DPRD Kalteng kaji banding penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana di
Provinsi Kalimantan Selatan.  Pasalnya,
bantuan sosial sering terjadi permasalahan di bagian data.  Sehingga ada masyarakat yang belum menerima
bantuan.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng
Duwel Rawing mengatakan, data sosial ekonomi masyarakat miskin bersifat
dinamis.  Sehingga pemutakhiran data
semestinya dilakukan secara periodik. Itu guna menghindari kesalahan data untuk
penerima bantuan. 

“Verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial harus terus dilakukan agar terpenuhi data yang
valid dan akurat. Itu dilakukan untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam
bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah,” kata Duwel Rawing
menyampaikan hasil kunjungan Komisi III ke Kota Banjarbaru, Kalsel melalui
pesan singkat, Minggu (11/10).

Baca Juga :  PUPR Diminta Segera Tangani Ambrolnya Ruas Jalan Sampit-Kuala Pembuang

Dia mengatakan, Komisi III DPRD
Kalteng yang membidangi kesejahteraan dan bantuan sosial melakukan kunker ke
Kota Banjarbaru karena Kota banjarbaru, urutan 15 terbaik seluruh Indonesia
dalam hal pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

“Intinya, Komisi III ingin
mengetahui bagaimana program pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial di
kota Banjarbaru. Tujaunnya yang mana bisankita terpakan di Kalteng akan kita
terapkan,” pungkasnya.

Rombongan Komisi III DPRD Kalteng
tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan ikut dalam
rombongan seluruh Komisi III DPRD Kalteng. 

PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO –
DPRD Kalteng kaji banding penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana di
Provinsi Kalimantan Selatan.  Pasalnya,
bantuan sosial sering terjadi permasalahan di bagian data.  Sehingga ada masyarakat yang belum menerima
bantuan.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng
Duwel Rawing mengatakan, data sosial ekonomi masyarakat miskin bersifat
dinamis.  Sehingga pemutakhiran data
semestinya dilakukan secara periodik. Itu guna menghindari kesalahan data untuk
penerima bantuan. 

“Verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial harus terus dilakukan agar terpenuhi data yang
valid dan akurat. Itu dilakukan untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam
bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah,” kata Duwel Rawing
menyampaikan hasil kunjungan Komisi III ke Kota Banjarbaru, Kalsel melalui
pesan singkat, Minggu (11/10).

Baca Juga :  PUPR Diminta Segera Tangani Ambrolnya Ruas Jalan Sampit-Kuala Pembuang

Dia mengatakan, Komisi III DPRD
Kalteng yang membidangi kesejahteraan dan bantuan sosial melakukan kunker ke
Kota Banjarbaru karena Kota banjarbaru, urutan 15 terbaik seluruh Indonesia
dalam hal pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

“Intinya, Komisi III ingin
mengetahui bagaimana program pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial di
kota Banjarbaru. Tujaunnya yang mana bisankita terpakan di Kalteng akan kita
terapkan,” pungkasnya.

Rombongan Komisi III DPRD Kalteng
tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan ikut dalam
rombongan seluruh Komisi III DPRD Kalteng. 

Terpopuler

Artikel Terbaru