Daerah Penghasil, Daerah Defisit: Mengembalikan Dana Bagi Hasil SDA untuk Menyelamatkan Fiskal Daerah

Oleh karena itu, sudah sewajarnya daerah memperoleh bagian yang memadai dari manfaat ekonomi yang dihasilkan sumber daya tersebut.

Penguatan DBH bukan berarti menciptakan ketergantungan baru. Sebaliknya, kebijakan ini dapat menjadi instrumen transisi untuk memperkuat fiskal daerah sambil mendorong peningkatan PAD secara bertahap.

Dana yang diterima daerah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor UMKM, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.

Kalimantan Tengah merupakan contoh nyata pentingnya kebijakan tersebut. Sebagai salah satu daerah penghasil SDA terbesar di Indonesia, provinsi ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun potensi tersebut tidak akan optimal apabila pemerintah daerah terus menghadapi keterbatasan fiskal akibat menurunnya DBH dan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat.

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menata ulang desain hubungan fiskal nasional.

Keadilan fiskal bagi daerah penghasil bukan hanya soal pembagian pendapatan, tetapi juga tentang memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Jika daerah penghasil terus mengalami defisit, maka pembangunan nasional pada akhirnya juga akan kehilangan fondasi yang kuat.

Mengembalikan peran strategis Dana Bagi Hasil SDA merupakan langkah penting untuk menyelamatkan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia.

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya dan Ketua Dewan  Pengarah ISEI Cabang Palangka Raya untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.