Usulan yang tidak memenuhi ketentuan dikeluarkan dari rancangan anggaran guna memastikan belanja hibah tepat sasaran dan sesuai peraturan.
Peningkatan ruang fiskal yang bersumber dari rasionalisasi belanja hibah dan peningkatan target PAD selanjutnya diarahkan untuk memperkuat belanja pembangunan daerah.
Tambahan alokasi tersebut diprioritaskan untuk mendukung peningkatan belanja modal dan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, sehingga dapat memperkuat pemenuhan pelayanan dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Pemprov Kalteng berharap kesepakatan KUA dan PPAS menjadi landasan kuat dalam penyusunan APBD 2027 yang lebih terarah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor, anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.(mmckalteng)
Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengamati perubahan sikap pada mereka yang telah memasuki masa lanjut…
KUR BRI dinilai tak hanya membuka akses modal bagi UMKM, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan uang senilai Rp 764 juta dalam konferensi pers OTT Rektor…
Karhutla terjadi di sejumlah titik area kampus, namun UPR memastikan perkuliahan semester ganjil tetap berjalan…
Karhutla mengancam kampus UPR, dengan titik api sempat mendekati sejumlah gedung vital. Kondisi kini terkendali,…
Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak pada kesehatan warga Palangka Raya. Dinkes mencatat 132 kasus…
