Operasi pengendalian karhutla melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Keselamatan serta kesehatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.
Menurut Nur Ghina, besarnya sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa karhutla Kalimantan membutuhkan gerakan nasional yang terintegrasi bukan hanya respons sektoral.
Persatuan Indonesia Harus Hadir dalam Krisis Lingkungan
Bagi Nur Ghina, tema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045” memiliki relevansi langsung dengan persoalan karhutla.
Menurutnya, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman.
Persatuan juga harus diwujudkan dalam kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi persoalan yang sama.
Karhutla menjadi salah satu contoh bahwa batas administratif tidak boleh menjadi batas koordinasi.
“Api tidak mengenal batas provinsi. Asap juga tidak mengenal batas kabupaten. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” demikian pokok pernyataan Nur Ghina.
Dampak musim kemarau di Kabupaten Balangan kini merambat pada krisis air bersih. Kesulitan pasokan air untuk kebutuhan harian tersebut mulai…
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Bandara Tjilik Riwut, telah memasuki tahap pendinginan.…
Kobaran api kembali mengancam lahan kosong di kawasan Pemakaman Kaharingan, Jalan Yusuf Arimatea, Km 12…
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.961 anak keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) hanya dalam…
Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait melaksanakan apel pencegahan Kebakaran…
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda area lahan gambut yang terletak tepat di seberang gedung…