Warga Ramban Demo di DPRD Kotim, Tuntut PT MJSP dan Bebaskan Warga yang Ditahan

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Ratusan Warga Desa Ramban Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan aksi demo damai di kantor Bupati dan DPRD terkait konflik lahan antara kelompok masyarakat dengan sebuah perkebunan kelapa sawit yaitu PT Menteng Jaya Sawit Perdana (MJSP) atau Group Kuala Lumpur Kepong (KLK).

Karliansyah yang menjadi koordinator aksi mendesak polisi mengusut PT MJSP karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Di sisi lain, mereka meminta warga yang ditahan aparat kepolisian segera dibebaskan karena dinilai tidak bersalah.

“Kami minta DPRD juga memperjuangkan nasib rakyat. DPRD jangan hanya diam melihat masalah ini, karena ini bersangkutan dengan penderitaan masyarakat Ramban yang tertindas,” kata Karliansyah

Pendemo diterima oleh Ketua DPRD Rinie, Wakil Ketua I DPRD H.Rudianur dan anggota Komisi I Sutik. Mereka menyerahkan surat pernyataan sikap sekaligus aspirasi yang disertai sejumlah berkas yang menguatkan pendapat mereka dan juga surat untuk meminta di adakannya rapat dengar pendapat (RDP).

Unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kotim sempat memanas, dan terjadi adu mulut antara Karliansyah dengan Rudianur karena Karliansyah mendesak DPRD segera memberi kepastian waktu RDP membahas masalah itu, tetapi Rudianur mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta menyatakan waktu RDP secara pasti karena harus disampaikan dan dibahas dulu dengan Komisi yang membidangi masalah tersebut,

“Kami minta waktu karena kegiatan DPRD juga cukup banyak dan sudah terjadwal. Makanya perlu kami bahas, kapan RDP ini bisa dilaksanakan. RDP nanti kan tidak hanya kami anggota dewan, tetap kami juga akan mengundang eksekutif dan pihak perusahaan, sehingga ada solusi yang dihasilkan,” ujar Rudianur.

Mendengar perkataan Rudianur tidak bisa menentukan jadwal RDP, maka Karliansyah kembali angkat bicara dengan nada yang lantang, dan meminta permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini merupakan penderitaan masyarakat, apabila RDP tidak bisa ditentukan secara cepat pihaknya akan membawa masa yang lebih besar lagi.