KPK Ungkap Dugaan Fee Proyek Rp10,8 Miliar Mengalir ke Bupati Lombok Barat

Taufik menyebut, dari proyek senilai Rp 17,9 miliar itu, Sudirman diduga memberikan fee sebesar 3 persen kepada perusahaan yang namanya dipinjam, sementara keuntungan sekitar Rp 10,6 miliar diperoleh melalui CV DKK.

Selain proyek di Dinas PUPRPKP, kata Taufik, CV DKK diduga turut menerima aliran dana dari pengadaan barang dan jasa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Barat dengan nilai mencapai Rp 31,1 miliar.

Dari total penerimaan sebesar Rp 41,7 miliar melalui CV DKK, KPK menduga sebagian dana mengalir kepada Lalu Ahmad Zaini sebagai Bupati Lombok Barat.

“Dari uang-uang yang diterima sejumlah Rp 41,7 miliar oleh SUD melalui CV DKK, diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar Rp 10,8 miliar,” tegas Taufik.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani sebagai tersangka. Alvonsus disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(jpc)