DPRD Palangka Raya Minta Pengelolaan MBG Dievaluasi Pasca Kasus Korupsi BGN

Ia juga mengingatkan agar pegawai maupun pihak yang terlibat dalam struktur BGN tidak merangkap sebagai pemasok atau menjadi perantara pemasok kebutuhan program MBG.

“Tidak perlu menjadi supplier ataupun calo supplier. Biarkan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Yang penting program berjalan baik dan transparan,” katanya.

Selain itu, Tantawi meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel.

Porsi makanan yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak boleh ada praktik mark up yang merugikan negara maupun penerima manfaat.

“Porsi makanan harus sesuai dengan budget yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada mark up atau pengurangan kualitas yang akhirnya merugikan anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi antara penyelenggara program dan pengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Orang-orang yang berada di BGN tidak boleh memiliki dapur atau SPPG, baik di tingkat regional maupun kecamatan. Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas program,” katanya.

Tantawi turut meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas apabila menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

“Kalau ada temuan pelanggaran, APH harus bertindak tegas. Jangan ada toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat maupun negara,” tegasnya.

Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Orang tua siswa, guru, maupun pihak sekolah diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian antara kualitas atau porsi makanan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Kalau ada orang tua siswa atau guru yang melihat porsi makanan dirasa tidak sesuai dengan budget yang seharusnya, silakan laporkan. Pengawasan masyarakat sangat penting agar program ini berjalan sesuai tujuan,” imbuhnya.

Menurut Tantawi, pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang transparan menjadi kunci agar Program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak ternoda oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. (hfz)