Perubahan APBD Kalteng 2026 Disepakati Rp5,54 Triliun

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja daerah mencapai Rp5,54 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam  Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Jumat (21/8/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo mengatakan, kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 menjadi tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus bentuk komitmen bersama antara Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini adalah tahapan penting di dalam pengelolaan keuangan daerah serta wujud komitmen pemerintah provinsi bersama DPRD untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan,” katanya.

Menurut Edy, perubahan APBD dilakukan secara cermat di tengah tantangan fiskal, mulai dari penyesuaian kebijakan nasional, dinamika pendapatan daerah, hingga kebutuhan belanja yang terus berkembang.

“Perubahan APBD perlu dilakukan secara cermat dan tepat, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, PAD Kalteng meningkat 3,98 persen dibandingkan anggaran murni.

Namun, kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat sehingga penganggaran harus semakin selektif dan diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, kebijakan anggaran difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, serta peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,315 triliun, belanja daerah Rp5,541 triliun, penerimaan pembiayaan Rp226 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp833 juta lebih.