Selain itu, penyusunan bank menu nasional juga menjadi salah satu agenda utama yang sedang disiapkan.
Bank menu tersebut nantinya akan berisi berbagai pilihan makanan bergizi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi, ketersediaan bahan pangan lokal, serta karakteristik budaya dan kebiasaan makan masyarakat di berbagai daerah.
Dengan adanya standar menu yang lebih jelas, kualitas makanan yang disajikan di setiap dapur MBG diharapkan menjadi lebih konsisten.
Tidak hanya soal menu, pembenahan juga akan menyasar aspek manajemen dapur. BGN menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan operasional di lapangan.
Karena itu, sistem pengelolaan dapur, pengawasan kebersihan, keamanan pangan, serta pengendalian kualitas akan menjadi bagian penting dalam petunjuk teknis yang baru.
Nanik Deyang menjelaskan bahwa arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis kini akan lebih menitikberatkan pada kualitas dibandingkan sekadar mengejar target kuantitas.
Jika sebelumnya perhatian banyak tertuju pada jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur yang berhasil dibangun, maka ke depan fokus utama adalah memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan, dan kualitas yang telah ditetapkan.
Pendekatan tersebut dianggap penting untuk memastikan bahwa tujuan utama program, yakni meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Polda Kalteng memusnahkan 103 paket sabu seberat 488,91 gram dan 38 butir ekstasi hasil pengungkapan…
Kasus arisan bodong di Lamandau yang menyebabkan kerugian lebih dari Rp2,1 miliar dengan 46 korban…
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, bersama jajaran pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan Mall…
Penyanyi asal Kolombia, Shakira, kembali menjadi pusat perhatian dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di…
Sengketa dan kepemilikan lahan menjadi aduan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada DPRD Kota Palangka…
DPRD Kota Palangka Raya menunda pembahasan Raperda Risiko Bencana setelah Pemko Palangka Raya meminta waktu…