Rumah Wakil Menteri Minyak Irak Digerebek, Uang Tunai Rp 228 Miliar Ditemukan di Balik Tembok

AS juga menuduh al-Bahadly memberikan dukungan finansial kepada sejumlah individu dan kelompok yang telah dikenai sanksi, termasuk penyelundup minyak Salim Ahmed Said serta kelompok Asaib Ahl al-Haq.

Pernah Jadi Politikus dan Pimpinan Perusahaan Minyak

Mengutip Aawsat, karir al-Bahadly dimulai di sektor migas Irak setelah 2003 sebagai kepala operasi pengeboran di ladang minyak Maysan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal sekaligus Ketua Maysan Oil Company.

Di dunia politik, ia pernah terpilih sebagai anggota parlemen pada 2014 melalui Koalisi State of Law dan memimpin Komite Minyak serta Energi parlemen Irak.

Belakangan, ia bergabung dengan Koalisi Reconstruction and Development yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani dan sempat diusulkan menduduki posisi penting di Kementerian Perminyakan sebelum akhirnya menghadapi veto dari Amerika Serikat dan kemudian ditangkap.

Dugaan Korupsi Sudah Mengakar

Seorang mantan pejabat Kementerian Perminyakan Irak yang enggan disebutkan namanya mengatakan al-Bahadly bekerja dalam sistem yang melibatkan banyak kekuatan politik berpengaruh.

“Ia bekerja dalam sebuah sistem yang terintegrasi, di mana sebagian besar kekuatan politik yang dominan ikut terlibat namun tetap berada di luar jangkauan pertanggungjawaban.”

Meski tidak membebaskan al-Bahadly dari tuduhan korupsi, sumber tersebut menilai pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya menyasar individu tanpa menyentuh kelompok-kelompok politik yang selama ini melindungi para pejabat.

Seperti juga di Indonesia, kasus ini memicu perhatian luas di Irak. Banyak warga terkejut melihat metode para tersangka menyembunyikan uang, mulai dari ruang rahasia di balik tembok hingga lubang bawah tanah.

Besarnya nilai uang yang ditemukan juga memunculkan pertanyaan mengenai lemahnya pengawasan selama bertahun-tahun. Sejumlah pengamat meyakini aset yang berhasil ditemukan aparat kemungkinan hanya sebagian kecil dari dana publik yang diduga telah diselewengkan.