PLN Diminta Bertanggung Jawab, DPRD Kalteng Soroti Gangguan Listrik Berulang

“Selama ini masyarakat selalu dituntut memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik sesuai pemakaian. Tidak ada listrik gratis. Ketika terjadi pemadaman listrik yang tidak terkontrol seperti sekarang ini, pertanggungjawaban dan alasan yang jelas justru tidak ada. Itu yang kami nilai sangat merugikan masyarakat,” tegas Hero.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan rumah tangga. Pelaku usaha juga mengalami kerugian akibat terganggunya operasional bisnis, sementara pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, hingga berbagai fasilitas umum ikut terdampak karena bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berulang tanpa adanya solusi yang jelas, kerugian yang ditanggung masyarakat akan semakin besar. Oleh sebab itu, PLN diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan keandalan jaringan listrik agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Selain peningkatan keandalan sistem, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan mekanisme penyampaian informasi kepada pelanggan.

“Masyarakat berhak memperoleh pemberitahuan lebih awal apabila terjadi pemadaman terencana maupun gangguan akibat kondisi tertentu, sehingga dapat melakukan langkah antisipasi,” pungkasnya. (zia/kpg)