“Meyakinkan pemerintah pusat itu butuh ahli pengatur strategi. Tidak mudah mengubah jalur ini karena pihak lain yang sudah biasa menikmati hasil bumi kita tidak akan serta-merta melepasnya, ” tuturnya
Ia menyadari adanya pihak-pihak eksternal yang enggan melepaskan keuntungan ekonomi yang sudah puluhan tahun mereka dapatkan dari jalur distribusi SDA Kalteng.
“Harus ada win-win solution. Sebagai bagian dari NKRI, kita harus melihat di mana letak keadilannya. Masa kita punya sumber daya, tapi kita tidak dapat hasilnya,”pungkasnya. (her)
Pemkab Lamandau menggelar Kerja Bakti Lingkungan di kawasan Taman Hutan Kota Nanga Bulik dalam rangka…
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri di wilayah setempat telah mendapatkan…
Kejari Lamandau menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit di…
Dua pemuda asal Pulang Pisau yang sempat dilaporkan hilang saat berburu di hutan Desa Bagugus,…
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menerima penghargaan dari Kapolda Kalteng atas dukungan renovasi Mako Direktorat Samapta…
Saat ini mungkin resign, kemudian melamar pekerjaan di perusahaan baru semakin umum didengar. Tapi, dibalik…
