Menurut Bebie, pengurangan jumlah tenaga PPPK secara signifikan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik. Terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah dalam menetapkan kebijakan terkait tenaga PPPK, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung secara optimal.
“Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi para tenaga PPPK. Selama ini mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas pemerintah dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut, juga menegaskan kesiapan DPRD Kabupaten Murung Raya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga PPPK, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya tetap berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.(pan)
Page: 1 2
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman merespon kehadiran juru taktik Vietnam di laga menghadapi Mozambik di SUGBK.
Madura United FC langsung bergerak cepat menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar…
Di tengah budaya yang sering mendorong orang untuk selalu mencari pengakuan dan validasi dari lingkungan…
Arema FC menjadi salah satu tim yang sedang membangun skuadnya kembali. Sebelum mendatangkan pemain baru,…
Pemerintah Kota Palangka Raya mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) secara bijak menyusul…
Menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukan berarti harus sempurna. Dalam psikologi, pertumbuhan pribadi lebih…