Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengkritisi implementasi kebijakan hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional. Menurutnya, manfaat dari kebijakan tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia bahkan menyebut pelaksanaan hilirisasi saat ini lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.
“Kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” tegas Hasto.
Lebih jauh, Hasto menilai persoalan yang dihadapi bangsa tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi atau fiskal. Ia menyebut terdapat persoalan yang lebih luas, mulai dari sistem hukum, sistem politik, hingga kualitas demokrasi.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut pada akhirnya akan menjadi perhatian dan penilaian publik terhadap arah pembangunan nasional.
“Ini yang kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi. Itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” tutup Hasto.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan sumpah PNS merupakan komitmen moral untuk mengabdi dengan…
Bapenda Kota Palangka Raya mengintensifkan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap pelaku usaha yang…
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel 6.000…
Komisi III DPRD Kota Palangka Raya mendorong redistribusi guru ASN yang mengajar di sekolah swasta…
Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai mengkaji penyesuaian tarif retribusi Rumah Potong Unggas (RPU) seiring rencana peningkatan…
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terus melakukan evaluasi dan penataan formasi guru sebagai upaya memenuhi…