Categories: Pemprov Kalteng

Ombudsman RI Mulai Penilaian Pelayanan Publik di Kalteng, Fokus Tiga Indikator

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ombudsman Republik Indonesia (RI) resmi memulai penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026 terhadap pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan menitikberatkan tiga indikator utama sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kegiatan ini wujud kita memastikan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menyediakan layanan publik yang tetap baik kepada masyarakat,” kata Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, saat Entry Meeting Ombudsman RI bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga se-Kalteng di Aula Jayang Tingang I, Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono, Kamis (6/8/2026).

Syafrida menjelaskan, penilaian pelayanan publik tahun 2026 difokuskan pada tiga aspek utama. Indikator pertama adalah kepatuhan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terhadap produk Ombudsman, mulai dari pelaksanaan tindakan korektif, saran perbaikan hingga rekomendasi yang telah diterbitkan.

“Indikator berikutnya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, kemudian proses dan tata kelola administrasi yang dijalankan oleh masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan publik,” ujarnya.

Dia menambahkan, proses pengumpulan data dan penilaian akan berlangsung sejak Agustus hingga November 2026. Hasil penilaian Opini Ombudsman RI selanjutnya akan diumumkan dan diserahkan kepada seluruh instansi pada Desember mendatang sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Penilaian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wagub Kalteng Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 ini merupakan instrumen penting sebagai tindakan preventif maladministrasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 telah meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,97 dengan kategori “Baik”, yang menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang baik dan ke depan harus terus ditingkatkan. Fungsi aparatur sebagai pelayan masyarakat perlu diperkuat, sementara kehadiran Ombudsman menjadi mitra penting dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki pelayanan,” ujar Wagub.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Biroum Bernardianto, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah maupun instansi vertikal di Kalteng dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat backlog atau penumpukan laporan yang belum diselesaikan.

Page: 1 2

M Hafidz

Recent Posts

Hadiri Pelantikan GP Ansor Kalteng, Agustiar Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Agustiar Sabran mendorong GP Ansor memperkuat ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok dan sinergi dengan…

3 hours ago

Download Smoke Patch PES 2021 Musim 2026/2027, Cek Jadwal Rilis Football Life 2027

Pencarian Smoke Patch PES 2021 Update Option File musim 2026/2027 terus meningkat seiring bergulirnya kompetisi sepak bola musim…

3 hours ago

Laga Krusial Lawan Singapura, John Herdman Menilai Jadi Ujian untuk Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menatap antusias pertandingan krusial menghadapi Singapura di laga terakhir Grup…

4 hours ago

Gelar Mimbar Bebas, Aliansi Mahasiswa UPR “Tantang” Komitmen Calon Rektor

Menjelang pemilihan pimpinan baru, Aliansi Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) mengadakan acara bedah gagasan dan…

4 hours ago

Jelang Muktamar NU, PWNU Kalteng Buka Silaturahmi Semua Kandidat Ketum PBNU

Menjelang pesta akbar warga Nahdliyin, Muktamar Nahdlatul Ulama yang berlangsung 27–30 Agustus di Pondok Pesantren…

4 hours ago

Distribusi Beras SPHP di Kalteng Capai 59 Persen, Bulog Jamin Pasokan

Bulog Kalteng mencatat distribusi beras SPHP telah mencapai 59,42 persen dari target 2026. Pasokan beras…

5 hours ago