Perdagangan Karbon dan Ekonomi Hijau Kalimantan Tengah: Dari Hutan Menjadi Sumber Kemakmuran

Perdagangan karbon menawarkan paradigma baru: hutan yang tetap lestari justru dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan.

Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengembangan pasar karbon nasional sekaligus membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta.

Kalimantan Tengah memiliki modal yang sangat besar untuk mengambil manfaat dari kebijakan tersebut.

Kawasan gambut yang luas, program restorasi ekosistem, serta berbagai inisiatif rehabilitasi hutan dapat menjadi sumber kredit karbon yang bernilai ekonomi tinggi.

Bahkan sejumlah investor internasional mulai menunjukkan minat terhadap proyek restorasi gambut dan pengembangan bisnis karbon di wilayah ini.

Namun demikian, perdagangan karbon tidak boleh dipahami sebagai “jualan udara” atau sekadar transaksi sertifikat karbon.

Nilai sesungguhnya terletak pada kemampuan daerah menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendapatan dari karbon harus dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.