Menurut Djamari, proses hukum harus diberi ruang berjalan independen tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun. Pemerintah menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan yakin seluruh aparat penegak hukum komitmen menegakkan keadilan.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat melakukan pembenahan menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang institusi maupun kedudukan, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak tegas sesuai hukum,” ujarnya.(jpc)
Page: 1 2
Suasana di Bandara Tjilik Riwut, Kamis sore (16/7/2026) itu terasa berbeda. Di tengah keramaian petugas…
Memperingati HUT ke-58, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini…
Luke Anthony Vickery resmi menjadi WNI usai diambil sumpah oleh Menteri Hukum RI dan diproyeksikan…
Kanwil Kemenkum Kalteng mengharmonisasi tiga rancangan produk hukum dari Palangka Raya dan Barito Timur guna…
Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali melakukan penyegaran organisasi dengan merotasi enam jabatan strategis. Pergantian tersebut…
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Penguatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta…