KPK tegaskan pengembalian uang Menhut Raja Juli tidak hapus potensi pidana
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan pengembalian amplop Menhut Raja Juli atas pemberian Bupati Kuansing Suhardiman Amby tidak serta-merta menghilangkan potensi tindak pidana.
“Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya,” ucap Ahmad Taufik Husein, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat malam (3/7).
Ia menjelaskan, tindakan pengembalian amplop tersebut tetap akan menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik. Seluruh fakta dan rangkaian peristiwa akan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK juga akan menelusuri apakah amplop yang sempat diterima dan kemudian dikembalikan itu memiliki hubungan dengan dugaan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Ia menegaskan, proses penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga berbagai informasi dan alat bukti masih terus dikumpulkan. Karena itu, KPK meminta publik memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara menyeluruh.
“Nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja sabar, ini kan baru awal-awal penyidikannya,” pungkasnya.(jpg)
Page: 1 2
Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)…
Karhutla di lahan gambut dekat permukiman Tumbang Tahai turut berdampak pada seekor ular piton.
Keputusan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong memberikan bebas bersyarat untuk Indra Kenz menjadi perhatian…
DPRD Palangka Raya menyoroti honor relawan karhutla yang disebut tertunda hampir dua bulan.
Empat jenazah baru kembali ditemukan di kawasan pesisir Sukamara, menambah total korban tewas yang diduga…
Sayur asem menjadi salah satu hidangan tradisional yang masih digemari banyak orang. Kuahnya yang memiliki…
