“(Hanya) menyasar jaringan pendanaan pemukim, sementara para menteri yang menjalankan kampanye ini tidak menghadapi konsekuensi apa pun, bukanlah bentuk akuntabilitas yang berarti. Hal itu membiarkan para ‘arsiteknya’ tetap tidak tersentuh,” tegas Benedict.
Dia menambahkan bahwa Inggris harus menjatuhkan sanksi kepada Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, Kepala Urusan Permukiman Orit Strock, Kepala Pertahanan Israel Katz, serta mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant.
Netanyahu dan Gallant saat ini masuk dalam daftar pencarianInternational Criminal Court (ICC) berdasarkan surat perintah penangkapan terkait dugaan “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan” di Jalur Gaza.
Kelompok hak asasi manusia tersebut juga mendesak pemerintah Inggris untuk melarang seluruh perdagangan dengan permukiman Israel serta menghentikan kerja sama dan hubungan investasi yang, menurut mereka, memungkinkan terjadinya pendudukan ilegal dan praktik apartheid.
“Kewajiban hukumnya sudah jelas, tetapi kemauan politiknya masih belum cukup kuat,” jelas Benedict. (jpg)
Page: 1 2
Setelah sempat viral beberapa waktu lalu. Keluhan mengenai lamanya durasi lampu merah di Simpang Empat…
Infrastruktur adalah urat nadi pembangunan yang berfungsi untuk melancarkan mobilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya…
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi menunjuk Rusdiansyah sebagai Ketua Definitif Dewan…
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya…
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menegaskan bahwa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi…
Bunda PAUD Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, melakukan kunjungan ke Sekolah Khusus Negeri…
