
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Ferry Khaidir. (FOTO : DOK PROKALTENG)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng segera merumuskan kebijakan afirmatif untuk menanggulangi ketimpangan kualitas pendidikan, menyusul masih banyaknya temuan sekolah rusak parah, krisis guru, serta fasilitas belajar yang tertinggal di wilayah pelosok.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Ferry Khaidir, menilai kondisi infrastruktur dan akomodasi pendidikan masih sangat njomplang di berbagai wilayah daerah di Kalteng.
“Pertanyaannya, mengapa anak-anak Kalimantan Tengah belum semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas?” ujar Ferry dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Selain bangunan sekolah yang mendesak untuk direhabilitasi total, kelangkaan tenaga pendidik di kawasan tertinggal juga menjadi kendala besar.
Realitas di lapangan menunjukkan banyak siswa harus berjuang keras hanya untuk sampai ke sekolah.
“Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh pendidikan dan masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembelajaran digital,” tambahnya.
Kritik dari anggota Fraksi PDIP ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat pendidikan warga Kalteng hanya mencapai bangku SMP atau sekitar 9 tahun.
“Pada 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas tercatat 8,96 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara harapan pendidikan dengan pendidikan yang benar-benar ditempuh masyarakat,” kata Ferry.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus hadir memberikan intervensi khusus untuk daerah-daerah yang tertinggal.
Pemenuhan fasilitas, penambahan guru, hingga perluasan akses teknologi harus difokuskan di wilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan.
“Keadilan bukan berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan adalah memberikan lebih banyak kepada mereka yang memang membutuhkan lebih banyak,” pungkasnya. (her)
DPRD Kalteng menyoroti potensi manipulasi data desil.
PJJ diperpanjang karena kualitas udara masih berbahaya.
Polresta Palangka Raya menerjunkan 65 personel yang terdiri dari tim negosiator dan Dalmas awal untuk…
Di tengah desakan massa aksi yang meminta transparansi penyaluran BBM, Pertamina Kalteng menambah pasokan stok…
Ibu rumah tangga di Palangka Raya ikut turun jalan memprotes parahnya antrean BBM di SPBU…
Aliansi Masyarakat Resah menuntut transparansi Pertamina Kalteng untuk membuka data rinci penyaluran BBM subsidi demi…