Waspadai Abuse Of Power Dalam Penunjukan Plt Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga  menjadi pembicara secara daring dari ruang kerjanya di DPR. Menurut dia, Pemilu serentak 2024 akan membawa dampak sangat kompleks. Karena itu, memerlukan persiapan yang betul-betul matang dari semua komponen.

Dengan kompleksitas yang tinggi tersebut, kata Doli, maka tentu akan diikuti berbagai dampak, baik politis maupun sosial. “Saya kira bisa kita katakan Pemilu 2024 punya kompleksivitas sangat tinggi. Untuk itu, semua pihak, mulai dari penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, perlu melakukan persiapan jauh-jauh hari,” ujarnya.

Menurut Doli, berbagai potensi sangat mungkin terjadi. “Karena itu, kami di DPR khususnya Komisi II, sangat konsen dengan segala hal berkaitan dengan Pemilu 2024 ini. Kita tidak menginginkan hal-hal yang dapat menganggu proses demokrasi terjadi, baik sebelum pemilu hingga pelaksanaan dan pascapemilu,” ujarnya.

Sementara itu, dialog publik tersebut juga menghadirkan dua pembicara luring, yakni Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Manimbang Kahariady dan Ketua Majelis Penasihat MW KAHMI Kalteng, Prof. Ahmad Syar’i.

Dalam paparannya, Manimbang Kahariady menilai, potensi abuse of power sangat riskan terjadi ketika proporsional kekuasaan tidak terjadi. Terlebih menjelang pelaksanaan pemilu.

“Jika Pemerintah tidak bisa menerapkan prinsip, yang kalau saya akronimkan sebagai TARIF, atau transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, dan fairness, maka abuse of power ini akan terjadi, entah itu sebagai upaya melanggengkan kekuasaan atau upaya merebut kekuasaan tanpa kontrol,” sebut Manimbang.