“Program-program tersebut menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.
Fairid juga menyoroti pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pemberdayaan Koperasi Merah Putih.
“Keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (adr)
Page: 1 2
Sidang praperadilan Dea memasuki babak baru. Kuasa hukum menyiapkan laporan ke Propam Polda Kalteng terkait…
Sidang praperadilan Dea di Palangka Raya mengungkap dugaan penangkapan tanpa surat perintah serta sejumlah kejanggalan…
Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kemenkum Kalteng memperkuat pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan berdampak.
DJKI memangkas target pemeriksaan Merek dan Desain Industri menjadi lima bulan mulai 18 Agustus 2026.
DPRD Kalteng menyepakati KUA-PPAS 2027 dengan harapan anggaran dapat dikelola tepat sasaran dan memberi manfaat…
Kualitas udara Kalteng memburuk akibat kabut asap di tengah meningkatnya hotspot. Masyarakat diminta waspada dan…
