Kabut Asap: Ketika Udara Bersih Menjadi Hak yang Hilang

Ketika pemerintah menghitung kerugian karhutla, perhatian sering tertuju pada luas lahan terbakar dan biaya pemadaman.

Padahal ada kerugian yang lebih panjang: anak yang kehilangan hari belajar, pekerja yang kehilangan produktivitas, keluarga yang mengeluarkan biaya kesehatan, dan masyarakat yang kehilangan kualitas hidup.

Karena itu, kebijakan pemerintah harus berubah dari pemadaman setelah kebakaran terjadimenjadi pencegahan sebelum api muncul.

Pertama, sistem peringatan dini dan pemantauan kualitas udara harus diperkuat.

BMKG sebenarnya telah menyediakan pemantauan PM2.5, prediksi sebaran partikulat, titik panas, dan potensi karhutla.

Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan cepat di tingkat kabupaten, desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Kedua, perlindungan dan restorasi gambut harus menjadi agenda permanen, bukan hanyaprogram ketika musim kemarau tiba.

Ketiga, pengawasan terhadap pembukaan dan pengelolaan lahan harus diperkuat dengan penegakan hukum yang konsisten.

Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berhasil mencegah kebakaran.

Pencegahan harus memiliki nilai ekonomi agar masyarakatmemperoleh manfaat langsung dari menjaga lahan tetap tidak terbakar.