Menkeu Baru dan Ujian APBN: Membuat Uang Negara Bekerja Lebih Keras

Berapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah? Dan berapa besar penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi masyarakat? Pertanyaan tersebut membawa kita pada persoalan keadilan fiskal.

Pada awal 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Dana Bagi Hasil atau DBH mengalami penyesuaian dari sekitar Rp2,4 triliun menjadi Rp504 miliar, atau turun 79 persen.

Pemerintah daerah menjelaskan bahwa besaran DBH ditetapkan pemerintah pusat melalui APBN berdasarkan antara lain kebijakan fiskal nasional, penerimaan negara, formula perhitungan, serta realisasi dan harga komoditas. Angka itu seharusnya menjadi bahan refleksi nasional.

Bagaimana mungkin daerah penghasil sumber daya alam memiliki aktivitas ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama ruang fiskalnya dapat mengalami tekanan begitu tajam?

Jawabannya tentu tidak sederhana. DBH memiliki formula dan mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat.

Namun, kasus tersebut menunjukkan pentingnya membangun hubungan fiskal pusat-daerah yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan daerah penghasil.

Keadilan fiskal bukan berarti semua daerah memperoleh bagian yang sama. Keadilan fiskal berarti setiap daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengubah kekayaan ekonominya menjadi kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, salah satu gebrakan yang layak ditunggu dari Menteri Keuangan baru adalah memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal nasional dengan agenda pembangunan daerah. Hilirisasi harus menjadi bagian dari agenda tersebut.

Kalimantan Tengah tidak boleh selamanya menjadi tempat mengambil batu bara, menghasilkan CPO, atau menyediakan bahan mentah lainnya.

Nilai tambah harus semakin banyak diciptakan di daerah. Industri pengolahan, energi, logistik, teknologi, dan UMKM harus masuk ke dalam rantai nilai tersebut.

APBN dapat menjadi katalis melalui infrastruktur, insentif fiskal yang tepat sasaran, pembiayaan investasi, dan kebijakan yang menciptakan kepastian usaha.