Terima DPRD Sulteng, Wamen P2MI Tekankan Pelayanan Cepat Cegah PMI Non-Prosedural

Selain memastikan pelindungan masyarakat melalui kebijakan dan pelayanan, pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari ekosistem penyiapan tenaga kerja, mulai dari penyebaran informasi, pengembangan kompetensi, hingga pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia setelah kembali ke daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Saharuddin mengatakan rencana pembentukan Raperda didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Saharuddin, sejumlah persoalan seperti penempatan nonprosedural, keterbatasan informasi, rendahnya kompetensi, kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, serta belum optimalnya rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan menjadi alasan pentingnya penguatan regulasi di tingkat daerah.

“Kami berharap pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan sinkronisasi yang cepat dalam sistem penanganan Pekerja Migran Indonesia, sehingga ketika ada persoalan di lapangan, pemerintah daerah dapat bergerak memberikan pelayanan dan pelindungan,” kata Saharuddin.

Ia menambahkan, pembentukan Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan kewenangan dan dukungan pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan pekerja migran Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat yang bekerja ke luar negeri mendapatkan proses yang aman dan prosedural, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta tetap mendapat ruang untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah setelah kembali ke tanah air.(tim)