Anggaran 2027 Dipangkas, DPRD Kalteng Minta Program Kerakyatan Diselamatkan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemangkasan anggaran di sejumlah sektor menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam pembahasan APBD 2027.

Banggar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini masih berada pada tahap penyisiran struktur belanja.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Banggar secara khusus menyoroti adanya pemangkasan anggaran di sejumlah sektor.

Mengingat proyeksi postur anggaran 2027 diasumsikan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, ia menekankan agar program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap diselamatkan dan menjadi prioritas.

“Kita masih membahas struktur belanja, jadi prosesnya belum selesai. Kami baru mengkritisi beberapa pos karena hampir di semua lini ada pengurangan. Dengan proyeksi anggaran yang relatif sama dengan 2026, kami minta program-program yang berorientasi pada masyarakat benar-benar dipertegas,” ujar Sudarsono, Selasa (11/8).

Selain mengawal program kerakyatan, Banggar juga meminta Pemprov Kalteng konsisten memenuhi alokasi anggaran wajib (mandatory spending) sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudarsono mencontohkan sektor infrastruktur dan pendidikan yang memiliki ketentuan mengenai porsi alokasi minimal.

Menurutnya, ketentuan persentase tersebut harus menjadi fondasi utama sebelum anggaran diarahkan untuk program lainnya.