Anggaran 2027 Dipangkas, DPRD Kalteng Minta Program Kerakyatan Diselamatkan

“Misalnya untuk infrastruktur yang ada ketentuan alokasi minimal 40 persen, kita minta pemerintah konsisten memenuhi itu. Begitu juga sektor pendidikan yang ada ketentuannya, kita harus taat asas terlebih dahulu mengenai hal tersebut,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, fokus pembahasan Banggar saat ini memang diarahkan pada pos-pos belanja yang bersifat mendesak dan wajib dipatuhi secara hukum.

Setelah pemenuhan alokasi wajib tersebut rampung, pembahasan akan dilanjutkan dengan penjabaran program kerja yang lebih spesifik.

“Jadi, saat ini kita baru menyisir hal-hal yang memang mendesak dan wajib secara ketentuan aturan mainnya. Baru setelah itu kita mulai masuk membahas hal-hal teknis lainnya,” pungkasnya. (rif/kpg)