“Misalnya untuk infrastruktur yang ada ketentuan alokasi minimal 40 persen, kita minta pemerintah konsisten memenuhi itu. Begitu juga sektor pendidikan yang ada ketentuannya, kita harus taat asas terlebih dahulu mengenai hal tersebut,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, fokus pembahasan Banggar saat ini memang diarahkan pada pos-pos belanja yang bersifat mendesak dan wajib dipatuhi secara hukum.
Setelah pemenuhan alokasi wajib tersebut rampung, pembahasan akan dilanjutkan dengan penjabaran program kerja yang lebih spesifik.
“Jadi, saat ini kita baru menyisir hal-hal yang memang mendesak dan wajib secara ketentuan aturan mainnya. Baru setelah itu kita mulai masuk membahas hal-hal teknis lainnya,” pungkasnya. (rif/kpg)
Page: 1 2
Seorang anak down syndrome asal Rungkut, Kota Surabaya berinisial Z, 10, meninggal dunia usai diduga…
Kasus perundungan siswi SD di Palangka Raya berakhir damai. Mediasi di Mapolresta berhasil mencapai kesepakatan…
DPRD Palangka Raya mendorong wadi khas Kalteng menjadi produk unggulan UMKM melalui inovasi kemasan, branding,…
Memiliki tanaman cabai sendiri di rumah bisa menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan dapur sekaligus…
Polda Kalteng tambah 210 personel BKO Polri untuk percepat pembasahan gambut guna menuntaskan kebakaran hutan…
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat, tetapi juga…
