Box Culvert Ambruk di Katingan, DPRD Kalteng Minta Evaluasi Total Infrastruktur Jalan Nasional

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ambruknya box culvert di KM 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, mendorong DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan nasional.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng segera memeriksa kondisi seluruh jembatan dan box culvert untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Menurut dia, insiden yang sempat memutus akses lalu lintas itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Senin (6/7).

Anggota dewan dari Dapil 2 Kalteng Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menilai pemerintah perlu memiliki basis data mengenai usia, kondisi, dan tingkat kelayakan setiap jembatan serta box culvert di ruas jalan nasional. Infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, menurut dia, memerlukan perhatian lebih.

Hafid juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis kondisi di lapangan.

“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur tersebut.

Selain itu, ia meminta pengawasan berkala pada kualitas pekerjaan pada box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki. Pengawasan, kata dia, diperlukan untuk memastikan konstruksi mampu bertahan sesuai umur rencana.

Persoalan lain yang disorot adalah lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Menurut Mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu, pengawasan terhadap angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih belum berjalan optimal.

“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tuturnya.

Dia menilai kapasitas jalan dan jembatan di Kalteng sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang menggunakan jalur Trans Kalimantan.