PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sidang kasus yang menyeret terdakwa Bijuri, mantan Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN)-1 Sampirang I Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, Senin (6/12/2021) berlanjut.
Sidang tersebut dipimpin Erhammudin selaku Ketua Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya melalui video konferensi dengan agenda tuntutan.Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp290.258.770.
“Menuntut kepada terdakwa agar dituntut penjara selama 1 tahun 9 bulan dengan denda sebesar 50 juta dengan keterangan apabil denda tersebut tidak dibayarkan, maka dibayar dengan pidana penjara selama 3 bulan,” kata JPU dalam penyampaian tuntutan.
Kemudian JPU juga menuntut kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp189.131.574 dengan ketentuan apabila kerugian tersebut tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa disita negara guna menutup kerugian tersebut.
Kemudian apabila hata benda tersebut tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 11 bulan.Kemudian dari hasil tuntutan tersebut, terdakwa dan penasehat hukum diberikan kesempatan untuk menyiapkan nota pembelaan ata untutan yang sampaikan JPU tersebut. Sidang kemudian dilanjutkan pekan depan.Seperti diketahui Terdakwa Bijuri ialah guru Sekolah Dasar Negeri (SDN)-1 Sampirang I Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, sekiranya pada Bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan Bulan November 2020 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Bahwa Terdakwa Bijuri diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada SDN-1 Sampirang I Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 821.12/217/TGT tanggal 28 Januari 1993.
Kemudian dikukuhkan menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821.2/2091/TGT tanggal 10 aret 1995 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Guru, serta mengalami Kenaikan Pangkat dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: SK.823/109/BKD tanggal 1 Juli 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberian gaji pokok ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp295.258.770 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan Nomor: 713.1.5/28/LHP-RIKSUS/2021, tanggal 25 Juni 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyelewengan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Guru Terpencil Di SDN-1 Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, ditemukan kerugian keuangan.