Ia ingin ada jalan tembus dari Ngawi ke Blora. Jangan lagi hanya lewat Padangan (Bojonegoro).
“Kepresnya sudah terbit,” ujar sang bupati. Yakni membangun jalan baru dari Randublatung langsung ke Ngawi. Hanya 26 Km.
“Berarti harus membangun jembatan baru melintasi Bengawan Solo?” tanya saya.”Jembatannya sudah ada,” katanya.
Jembatan itu masih baru. Yang membangun Bupati Ngawi (waktu itu) Kanang. Ia memang bupati yang berprestasi. Dua periode. Dari PDI-Perjuangan. Berarti jalan baru Ngawi-Randublatung itu sudah di depan mata.
Itu juga akan memudahkan Universitas Gadjah Mada: ada 1000 hektare hutan jati yang diserahkan ke UGM sebagai hutan penelitian di kanan-kiri jalan tembus itu nanti.Yang tidak memerlukan Kepres adalah jalan tembus ke arah timur.
Bupati Blora berhasil merayu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah: untuk membangun jalan tembus antara Blora-Bojonegoro. Sudah terbangun. Kira-kira 10 Km di selatan Padangan. Bupati Bojonegoro yang membangunnya. Yang membiayainya. Termasuk membangun jembatan baru yang melintasi Bengawan Solo di situ.
Itu bukan saja karena kedua bupati sama-sama kader PKB. Tapi lebih karena Bojonegoro ”tahu diri”: Bojonegoro mendapat bagi hasil yang besar dari migas. Blora tidak. Padahal di bawah tanah sana sumber minyak itu mencakup wilayah Blora.
Hanya saja pengeborannya dilakukan di wilayah Bojonegoro. Peraturan bagi hasil menyebutkan: Kabupaten yang menjadi lokasi pengeboran yang mendapat bagi hasil. Bupati Bojonegoro kelihatannya memilih membangunkan saja jalan dan jembatan itu.Daripada peraturannya diubah.
“Apakah untuk mendapat jembatan baru itu Anda sampai mengancam Bupati Bojonegoro?” tanya saya.
“Tidak. Saya memilih bersikap memelas. Seperti orang yang perlu disantuni,” jawabnya.
Bupati Arief memang tahu diri: hanya minta jalan tembus. Bukan jalan tol seperti di Demak.Tapi, kelihatannya, Arief akan sering bersikap seperti memelas kepada menteri PUPR: agar jalan tembus ke Ngawi itu segera dibangun. Jangan-jangan juga, akan banyak bupati dari luar Jawa yang tiba-tiba bersikap memelas, meniru Arief. (Dahlan Iskan)
Page: 1 2
Sebanyak 4 kru Kapal MT Honour 25 berpaspor Indonesia akhirnya bebas. Sejak April lalu, mereka…
Pemko Palangka Raya menyediakan Dashboard Karhutla digital agar masyarakat dapat memantau perkembangan titik panas, kualitas…
JPU Kejari Palangka Raya menghadirkan saksi ahli dari Inspektorat dalam sidang kasus dugaan korupsi Pascasarjana…
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah dua kali mengusulkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan…
Aksi demonstrasi Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) di depan Kantor PT PLN (Persero) UP3…
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat memberikan porsi…